Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta gelontorkan anggaran sebesar Rp 2,4 milliar lebih untuk pengadaan masker, obat-obatan, vitamin, alat pelindung diri (APD) pada tahap pertama.

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyampaikan tahap pertama untuk pengadaan tersebut belum selesai lantaran barang yang dibeli atau dipesan oleh Pemkot Yogyakarta belum diterima.

"Pembelian sudah selesai dan sudah kami bayar, namun barang tersebut belum kami terima. Pada tahap kedua nanti rencananya Pemkot Yogyakarta akan membeli lebih banyak lagi dibandingkan tahap pertama tadi," ujarnya usai pemberian bantuan Alat pelindung Diri (APD) kepada PMI Kota Yogya di Komplek Balaikota, Senin (27/4/2020).

Ia menjelaskan target tahap pertama pembelian sebanyak 1000 Apd untuk dinas kesehatan, 1500 Apd untuk rumah sakit Pratama, dan 2000 buah untuk rumah sakit Jogja.

Wawali menyampaikan, pihaknya menargetkan sebanyak 1000 masker untuk mencukupi kebutuhan namun hal tersebut terkendala lantaran barang yang sulit didapat.

“Rencana target ada 1.000 masker tetapi hingga saat ini baru masuk sekitar 200 masker, karena barang tidak ada, kalau ada barang harga sangat tinggi, yang menawarkan banyak tetapi ketika diminta segera kirim tidak bisa," imbuhnya.

Untuk Apd, lanjutnya, kami targetkan sekitar 6 ribuan, dan sampai akhir Mei Apd di Kota Yogyakarta masih mencukupi. “Tetapi jika nanti ada bantuan dari berbagai pihak, tentu saja akan lebih panjang jangka waktunya," urainya.

Satu diantara adalah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogya, pada hari ini, pihaknya telah memberikan bantuan APD secara simbolis kepada PMI Kota Yogyakarta dengan isi bantuan kepada PMI meliputi masker, pelindung muka, sarung tangan, pelindung sepatu.

"Jika ada masyarakat yang ingin membantu melalui kami biasanya akan kami arahkan langsung kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan, supaya bantuan dapat merata," katanya.

Dirinya, mengungkapkan untuk menangani satu pasien dibutuhkan 10 pakaian hazmat setiap harinya. "Kami juga tidak mau kalau mendistribusikan barang (hazmat) tidak sesuai dengan standar yang berlaku," timpalnya. (Wsp)