Pemerintah Kota Yogyakarta hari ini mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada warga miskin yang terdampak Covid-19. Bansos diharapkan bisa Menggerakkan roda perekonomian warga.

“Bantuan ini diharapkan bisa menghidupkan roda ekonomi di lingkungan sekitar mereka, artinya belanja di lingkungan sekitar sehingga kebutuhan warga disana juga akan tumbuh,” ucap Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat memantau pencairan BLT di Muja Muju hari ini, Selasa (12/5/2020).

Bantuan tersebut dihantarkan langsung ke rumah warga yang berhak menerima melalui Kantor Pos. “Kami bekerjasama dengan Kantor Pos untuk menyalurkan langsung kepada warga pekan ini,” ucap Heroe.

Jumlah penerima BLT dari APBD Kota Yogyakarta ini diberikan kepada sekitar 14. 300 penerima yang terdiri dari 8.600 KK  warga miskin dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sisanya yakni 4.500 KK warga miskin dari program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).

Bantuan yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta tersebut diberikan dalam satu paket dengan nilai Rp.1,8 juta untuk tiga bulan yakni April, Mei dan Juni.

“Bantuan diberikan kepada kepala keluarga yang masuk kategori warga miskin dalam Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial,” ucap Heroe.

Heroe meminta agar bantuan itu dibelanjakan sesuai kebutuhan prioritas mengingat bantuan sebesar Rp.1,8 juta tersebut untuk tiga bulan, sehingga harapannya uang tersebut bisa mencukupi kebutuhan hingga Juni mendatang.

“Jangan sampai uangnya sudah habis duluan sebelum Juni, dan jangan sampai digunakan untuk belanja kebutuhan yang tidak prioritas,” tandasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Agus Sudrajat menjelaskan, karena bantuan tersebut bersumber dari APBD sehingga pendekatan yang digunakan adalah KSJPS.

Dari 14.300 tersebut, yang sudah terdaftar di KSJPS ada sekitar 4.500 yang belum mendapatkan program apapun, maka Pemerintah Kota memberikan BLT kepada mereka selama tiga bulan pada tahap pertama ini.

Disisi lain, masih ada sekitar 1005 yang sebelumnya masuk dalam KSJPS tahun lalu namun untuk tahun ini sudah tidak masuk lagi karena status ekonominya sudah meningkat. Namun perlu dilakukan verifikasi ulang karena disinyalir mereka terkena dampak dan statusnya kembali miskin.

“Namun kita tidak langsung memberikan BLT, karena akan dilakukan lagi verifikasi dan validasi datanya,” imbuh Agus.

Pihaknya menegaskan, bantuan disalurkan melalui data yang sebelumnya sudah dilakukan verifikasi sehingga diharapkan tidak ada penerima bantuan ganda. (Tam)