Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi jelaskan cara menyeleksi data masyarakat terdampak covid 19 yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, awalnya data yang diperoleh mencapai 80 hingga 90 ribu warga terdampak

Dengan adanya seleksi atau pengecekan ulang sekitar kurang lebih 45 ribuan masyarakat, pengecekan kembali dilakukan untuk memastikan masyarakat yang mendapatkan bantuan benar-benar yang membutuhkan, dan tidak ada keluarga yang mendapatkan bantuan ganda.

“Awalnya kita tergagap-gagap dalam mengahadapi covid 19 untuk pertama kalinya, definisi masyarakat yang terdampak awalnya membuat banyak intepretasi sehingga memunculkan banyak pandangan,” katanya pada saat menjadi narasumber dialog interaktif di RRI Yogyakarta, Jumat (17/7/2020).

Lalu setelah pihaknya mendapatkan arahan oleh pemerintah pusat, pemkot Yogyakarta melakukan pendataan melalui RT dan RW, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Setelah itu arahan dari pemerintah pusat adalah menggunakan Data Terpadu Kegiatan Sosial (DTKS).

“DTKS ini data milik kementrian sosial, saat itu kami mendapatkan data yang disahkan pada bulan Maret 2020, kami juga punya tanggungan amanat dari perda untuk juga mempunyai data tentang keluarga sasaran jaring pengaman sosial (KSJPS),” jelasnya.

Selain data DTKS dan KSJPS, pemkot Yogyakarta juga mendapatkan data dari masyarakat langsung, jika ditotal dengan DTKS maupun KSJPS mencapai 80 hingga 90 ribu.

“Lalu kami melakukan kroscek data dengan menyilangkan data DTKS dan KSJPS, dengan mencocokan NIK. Ketika kita silangkan kita temukan awalnya NIK yang sama sekitar 4 ribu, tetapi kita bagikan ke masyarakat seperti LPMK, RT, RW ternyata ada yang satu Kartu Keluarga (KK) mendapatkan dua kali bantuan, kemudian kita coba bersihkan lagi berdasarkan KK,” ungkapnya.

Dari hasil penyilangan data dan koreksi dengan mengenkan NIK maupun KK didapatkan data kurang lebih sebanyak 29 ribu dan data dari masyarakat didapat kurang lebih 11 ribu.

“Kalau ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan akan kita carikan bantuan di luar dari anggaran seperti kami bekerjasama dengan Baznas jika ada masyarakat yang tercecer dan belum mendapatkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dari Baznas,”ungkapnya. (Wsp)