Pandemi Covid-19 sudah menunjukan dampak signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk semua kelompok orang tanpa kecuali para penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok yang dipandang cukup rentan.

Berbagai dampak dan masalah yang terjadi menginisiasi berbagai pihak untuk memberikan perhatian terhadap kelompok disabilitas bahwa layanan terhadap mereka selayaknya terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya.

Mempertimbangkan pentingnya berbagai masalah yang berkaitan dengan kelompok rentan selama pandemi Covid-19, di perlukan forum untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan kebijakan pemerintah di Indonesia terkait dengan penyandang disabilitas termasuk dari program pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani penyandang disabilitas dan mendiskusikan tantangan serta masukan untuk perbaikan di masa depan.

Untuk itu APEKSI bekerja sama dengan UNESCO mengadakan seminar daring dengan tema "Melindungi Hak-hak Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi COVID-19” pada hari ini, Selasa (18/8/2020).

Pada kesempatan tersebut Wakil Walikota Yogyakarta yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusi Apeksi, Heroe Poerwadi mengatakana jika pandemi Covid-19 bukan hanya membawa dampak kepada para pengusaha dan karyawan, namun juga bagi penyandang disabilitas.

"Kelompok berkebutuhan khusus dinilai sebagai yang paling terpukul akibat covid-19, namun mereka seringkali terlupakan," jelasnya.

Menurutnya, para penyandang disabilitas banyak yang kehilangan pekerjaan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Khususnya, pekerjaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Ia menjelaskan sebagai salah satu kota besar di Indonesia, dan sebagai pusat pariwisata, Kota Yogya telah mengembangkan kebijakan inklusif melalui pendekatan berbasis komunitas terhadap lima kelompok masyarakat rentan.

"Dari lima kelompok masyarakat rentan tersebut salah satunya adalah kaum penyandang disabilitas, dimana semua program harus selalu melibatkan kelompok inklusif tersebut," jelasnya.

Kebijakan ini, lanjutnya memberikan akses agar mereka lebih mudah untuk mengakses berbagai sektor seperti pendidikan, layanan kesehatan, ruang kerja, area bisnis, dan semua akses agar mereka dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Selama pandemi yang sulit ini, lanjutnya, inklusif  juga mendapatkan prioritas khusus mengingat pandemi ini membuat seluruh dunia mengalami masa-masa sulit dalam semua aspek seperti aspek kesehatan, sosial dan bahkan aspek ekonomi.

“Pemkot Yogya telah menyalurkan bantuan sosial tunai untuk tiap kepala keluarga dari bulan April hingga Juni, terutama untuk kelompok inklusif ini adalah prioritas kami. Selain itu berbagai bantuan datang dari organisasi non-pemerintah, Universitas, bahkan dari tetangga mereka sendiri” jelasnya.

Sementara dalam bidang pendidikan, Pemkot Yogya terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus.

"Pemkot Yogya akan terus menambah sekolah inklusi. Kami juga terus menyelenggarakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mendidik anak berkebutuhan khusus" jelas Wawali.

Nantinya, lanjutnya, semua guru di Kota Yogyakarta memiliki kompetensi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.

Tak sampai disitu bangunan sekolah di Kota Yogyakarta juga terus diupayakan ramah terhadap anak berkebutuhan khusus.

"Renovasi bangunan yang dilakukan di beberapa sekolah juga sudah diarahkan agar bangunan ramah disabilitas," katanya.

Sementara untuk sektor di wilayah, pembentukan kecamatan inklusi di Kota Yogyakarta sudah dimulai secara bertahap sejak 2017 dan pada tahun 2021 seluruh kecamatan di Kota Yogya menjadi kecamatan inklusi.

Pembentukan kecamatan inklusi tersebut ditujukan untuk mendukung upaya Pemkot Yogya mewujudkan Yogyakarta sebagai kota ramah disabilitas dan kota inklusi.

“Setiap kecamatan inklusi harus membentuk Forum Kecamatan Inklusi (FKI) yang didalamnya melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), perwakilan penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat lain.”jelasnya

Keberadaan forum tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat menyuarakan kebutuhan penyandang disabilitas, salah satunya melalui musrenbang tematik. (Han)