Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogya Tahun 2020 bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (23/9), di Ruang Yudhistira, Kompleks Balaikota Yogyakarta.

Evaluasi Penilaian SAKIP ini dilakukan secara virtual dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemkot Yogya. Pada evaluasi ini, Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) cascading kinerja, dan berbagai program strategis Pemkot Yogya di tengah pandemi Covid-19.

Wawali mengatakan bahwa nilai SAKIP terus mengalami perubahan dan berhasil meraih nilai A. Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sejak tahun 2016 lalu, Pemkot Yogya terus berusaha melakukan perbaikan SAKIP dengan menyusun proses bisnis berdasarkan RPJMD. Di mana hal ini terbukti efektif untuk mengefisiensikan anggaran.

“Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) efisiensi anggaran mencapai Rp 146.752.262.845, dan pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, efisiensi mencapai Rp 421.271.254.916,” katanya.

Indikator peningkatan kinerja Pemkot Yogya dapat dilihat dari laporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan 2020. Di mana Indexs Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 sebesar 89,65 dan memiliki IPM tertinggi se-Indonesia selama 10 tahun yaitu 2010 sampai dengan 2019.

“Sejak 10 tahun terakhir ini IPM kita tertinggi se-Indonesia, yaitu sebesar 89,65 persen. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, terutama bagaimana agar nilai IPM kita tetap tinggi bahkan bisa jauh lebih baik dari sekarang,” kata Heroe Poerwadi.

Selanjutnya, Wawali memaparkan bahwa indikator keberhasilan juga dapat dilihat dari jaminan kesehatan Kota Yogya. Di mana Yogya telah mencapai Universal Health Converage (UHC) sejak 1 Novermber 2017. Kemudian, angka harapan sekolah tahun 2019 sebesar 17,28 yang merupakan angka tertinggi nomor dua se-Indonesia.

Selain beberapa hal tersebut di atas, Wawali juga menjelaskan tentang berbagai program Pemkot Yogya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Program-program tersebut mencakup upaya pecegahan dan langkah penanganan. Dari segi pencegahan, Pemkot Yogya sudah melakukan sosialisasi prosedur pencegahan Covid-19, penyesuaian sistem kerja, wajib lapor dan isolasi mandiri bagi pendatang atau pemudik, hotline penanganan Covid-19, pembelajaran dari rumah, sistem layanan online, screening dan pemantauan mandiri secara online dan Rapid Diagnostic Test Massal.

Dari segi langkah penanganan, ada tiga unsur yang menjadi perhatian Pemkot Yogya, yaitu kesehatan, sosial dan ekonomi. Pertama, dari sisi kesehatan Pemkot sudah menjalankan langkah-langkah strategis seperti publikasi PHBS, Germas, sapa warga, penyemprotan desinfektan, pemasangan tempat cuci tangan, tracing kasus, membagikan masker, rapid test, perawatan pasien dan peningkatan jejaring rumah sakit rujukan.

Kedua, dari segi sosial, Pemkot telah membangun Shelter untuk ODP, tenaga medis dan dapur umum, sinkronisasi data warga terdampak dengan pusat dan DIY, serta penyaluran bantuan sosial. Ketiga, dari segi ekonomi, Pemkot sudah melakukan relaksasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah, Pajak Hotel dan Hiburan, Retribusi Air Limbah dan Tarif PDAM, pemulihan ekonomi masyarakat baik sector pariwisata, kebudayaan dan UMKM, serta menjalin kerjasama pemasaran online dengan GOJEK.

Selain langkah-langkah tersebut, Heroe Poerwadi juga mengatakan bahwa di tengan pandemi Covid-19 ini, Pemkot Yogya juga berkerjasama dengan berbagai elemen masyarakat.

“Kami juga bekerjasama dengan berbagai elemen masyakat dengan membentuk Relawan Mengajar, Relawan Sehat dan Dapur Balita, serta Relawan Hijau. Di mana relawan-relawan ini saat ini sudah tersebar di 14 kecamatan di Kota Yogya,” kata Heroe Poerwadi.