Konsep pemerintahan digital sebagai bagian dari smart city membutuhkan peran dan kesiapan masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi dalam FGD ‘Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan Yang Terbuka Dan Partisipatoris’, Sabtu (17/10/2020).

“Sebenarnya, selain menyiapkan layanan digital hal yang juga penting adalah membiasakan masyarakat bisa dilayani secara digital,” ucapnya.

Dia menyebut, meski Pemerintah Kota Yogyakarta sudah meluncurkan Jogja Smart Service, ada sebagian masyarakat yang masih mengakses pelayanan secara manual dengan datang langsung ke dinas terkait.

Dikatakan, JSS sebenarnya diarahkan menjadi balai kota di dunia maya seluruh layanan bisa diakses secara online, namun sekarang belum bisa karena masyarakat belum semua siap.

“Seperti layanan ambulance sekarang tidak perlu telefon, dengan JSS semua yang dibutuhkan masyarakat sudah terpenuhi, namun sekarang memang dijalankan dua bentuk layanan yakni manual dan digital karena memang masih banyak masyarakat yang harus dilayani secara manual,” jelasnya.

Pihaknya berharap masyarakat berperan mendorong pembangunan dengan memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga rencana pembangunan memang dirancang sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurutnya, dalam JSS memang sudah tersedia layanan laporan warga untuk menginformasikan komplain mereka, yang dulu dirintis dari UPIK. Namun sejauh ini menurutnya masyarakat belum menggunakan secara maksimal. Masih sekadar informasi terkait jalan berlubang, atau lampu jalan padam.

“Untuk menampung partisipasi masyarkat, sudah difasilitasi dengan musrenbang, bahkan di Kota Yogyakarta ada musrenbang tematik, seperti musrenbang anak, difabel hingga pengusaha, ini harapannya bisa menjaring ide dan gagasan warga,” jelasnya.

Heroe berharap masyarakat semakin siap dalam menghadapi era smart city, terutama dalam mengaplikasikan layanan digital dengan membiasakan diri mengakses semua layanan secara online. (Tam)