Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen dalam pengendalian penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Walikota Nomor 443/025/SE/2021 tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat yang berlaku 11-25 Januari 2021. SE Walikota Yogyakarta itu sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan.

“Kami pada intinya mengikuti instruksi Gubernur DIY. Kami harap masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat cobalah mentaati dengan meningkatkan kualitas aktivitas di rumah,” kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, di Balaikota Yogyakarta, Jumat (8/1/2021).

Menurutnya protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 dan surat edaran itu bukan hanya regulasi pemerintah kepada masyarakat. Tapi juga terkait dengan kesadaran perilaku individu untuk setidaknya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, Pemkot Yogyakarta memiliki komitmen untuk menyamakan seluruh aturan yang ada di kota, kabupaten dan DIY agar masyarakat punya panduan yang pasti. Untuk itu upaya dari SE tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat adalah membatasi kegiatan masyarakat.

“Yang harus dipahami bersama dengan membatasi kegiatan masyarakat diharapkan tidak terjadi sebaran covid-19. Setelah ditandatangani walikota, SE segera kami sosialisasikan ke masyarakat,” tambah Heroe Poerwadi, usai rapat koordinasi Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta.

Sejumlah hal yang tertuang dalam SE Walikota Yogyakarta tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat adalah membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work From Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh (daring/online).

“Pembatasan kerja dengan pekerja 50 persen WFH dan 50 persen di kantor itu berlaku untuk perkantoran pemerintah dan swasta. Masuknya bergantian,” ujarnya.

Sektor esensial yang berkaitan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan memberlakukan pembatasan jam operasional dimulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB, kapasitas pengunjung sebesar 50 % dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman yang meliputi restoran, jasa boga, pusat penjualan makanan, rumah makan dan warung makan pengunjung yang makan/minum ditempat paling banyak sebesar 25% dari kapasitas dan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB. Layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional yang berlaku dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sedangkan jam operasional toko swalayan, toko jejaring, pusat perbelanjaan/mall dan kawasan pertokoan dibatasi sampai pukul 19.00 WIB. Jam operasional destinasi pariwisata dan bioskop sampai pukul 19.00 WIB. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara aktivitas/kegiatan di tempat umum, dibatasi paling banyak 25% dari kapasitas ruangan dan paling banyak 50 orang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kemantren melakukan pencegahan Covid-19 di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada walikota.

“Kami siapkan posko penegakan supaya kondisi pembatasan kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Posko penegakan di Balaikota dan setiap kemantren dengan mantri-mantri yang akan mengkoordinasikan,” pungkas Heroe.(Tri)