Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam suasana pandemi ini Musrenbang RKPD Kota Yogyakarta dilaksanakan secara daring menggunakan zoom meeting, Selasa (23/3) di Ruang Yudhistira Balaikota dan ditayangkan secara live streaming pada kanal Youtube “Pemkot Jogja”.

Wakil Walikota Yogyakarta, Drs Heroe Poerwadi MA mengatakan kebijakan percepatan pembangunan Kota Yogyakarta melalui konsep pembangunan Temoto Temonjo Kroso. Temoto artinya ditata dengan baik dari perencanaan kota atau wilayahnya dan anggarannya sehingga mendapat hasil yang maksimal. Temonjo  program dan kegiatan dilakukan secara optimal dan Kroso artinya langsung memberikan dampak bagi masyarakat.

Pada Tahun 2021, master implementasi dari Temoto Temonjo dan Gandeng Gendong diharapkan semua kelurahan bisa menggaet kampus di wilayah untuk membantu dalam membuat master plan.

Perencanaan dari seluruh OPD, komunitas, kampus yang memiliki program pengabdian masyarakat melalui master plan di kelurahan.

"Gandeng gendong sebagai metode kerja Pemerintah Kota Yogyakarta melibatkan seluruh elemen masyarakat dan membantu satu sama lain harus diarahkan agar temoto temonjo kroso supaya dampaknya optimal," kata Wawali.

Sedangkan peningkatan peran unsur 5K dalam pembangunan yakni korporasi, komunitas, kampus, kampung dan kota diharapkan mampu bersinergi lintas sektor di masa pandemi ini. Hal ini diimbangi dengan peningkatan kualitas perencanaan kewilayahan menjadi master plan Gandeng Gendong supaya lebih tertata, terasa manfaatnya dan terlihat nyata.

"Wilayah mana yang akan dikembangkan dan OPD mana yang terlibat harus dipetakan. Nantinya, secara bertahap dampaknya dapat dirasakan langsung," ujar Heroe Poerwadi.

Seperti diketahui Musrenbang Kota Yogyakarta merupakan tahapan dari Musrenbang Kelurahan yang telah dilaksanakan Januari, Musrenbang Kemantren di bulan Februari sampai minggu kedua, dilanjutkan Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah dengan hasil berupa rumusan Rancangan RKPD 2022 sebagai bahan pembahasan di Musrenbang tingkat Kota Yogyakarta.

Musrenbang ini diikuti pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta, Staf Ahli Walikota, Muspida, Bappeda kabupaten lain di DIY, DPRD, LPMK, korporasi, komunitas, kampus, kemantren dan badan/dinas/kantor/bagian. Diharapkan para peserta memiliki pemahaman yang sama untuk membangun Kota Yogyakarta di tahun 2022.

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono, ST, MT menyampaikan bahwa Rancangan RKPD 2022 tidak lepas dari kinerja yang telah ditetapkan RPJMD 2017-2022, di mana visi dan misi di RPJMD menjadi arah pembangunan Pemkot Yogyakarta. Untuk mencapai visi misi yang dijabarkan dalam 13 sasaran dengan masing-masing sasaran terdapat ukuran keberhasilannya.

Salah satunya angka kemiskinan di Kota Yogyakarta akhir tahun 2020 turun menjadi 7,27 persen di bawah rata-rata DIY dan pusat. " Kami optimis di tahun 2022 dapat mengentaskan kemiskinan sebesar 7,1 persen," ujarnya.

Sementara itu untuk tahun 2022 tema pembangunan Kota Yogyakarta yakni peningkatan infrastruktur dan perekonomian berbasis pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan visi RPJMD tahun 2017-2022 dan tema pembangunan nasional dan DIY yang menekankan pada pengembangan SDM unggul dan  pemulihan ekonomi.  (Sep)