Sebanyak 146  Tenaga Bantu ( Naban ) menerima petikan Surat Keputusan
Perjanjian Kerja  sebagai tenaga bantu di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta. Surat Keputusan Perjanjian Kerja ini mulai dibagikan, Senin,
(28/04). Sedangkan Surat Tugas, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2008.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta  Suslachah , SH pada saat 
memberikan  pengarahan menegaskan bahwa  tenaga bantu ini tidak akan
diangkat menjadi  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kecuali kalau ada
pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki formasi para Naban
ini bisa mendaftarkan diri dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan
dalam penerimaan PNS. “ Kalau Pemerintah Pusat  memberikan  formasi  akan
penerimaan secara umum dan  kebetulan panjenengan melihat  pengumuman dan
sesuai dengan ijazah yang dimiliki, silakan panjenganan mendaftar. Kita
tidak akan nggondeli..monggo, silakan daftar kalau ada kesempatan,”ungkap
Suslachah.

Dijelaskan, selain tidak bisa diangkat  menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil,  para Naban juga tidak bisa menuntut ke Pemerintah Kota Yogyakarta
untuk diangkat menjadi CPNS. Karena tenaga bantu ini berbeda dengan
Pegawai Tidak Tetap (PTT). Suslachah menambahkan Pemerintah Pusat memang
mempunyai kebijakan tetang PTT. Yakni, PTT  yang mempunyai masa kerja
minimal 1 tahun  sampai dengan  Januari 2005 bisa diangkat menjadi PNS.
Setelah itu tidak ada lagi kebijakan seperti itu.

 Menurut Suslachah pengangkatan  seorang  PNS itu  bukan kewenangan Pemkot
Yogyakarta. “PNS itu harus mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari
pusat. Kalau tidak ada  lampu hijau dari pusat,  kita tidak bisa
mengusulkan  panjenengan menjadi PNS. Karena orang bisa dianggap menjadi
PNS  apabila telah  mendapatkan NIP  atau Nomor Induk Pegawai dari
pusat,” tambah Kepala BKD.

Mengenai hak dan kewajiban para Naban  Suslachah menjelaskan semuanya
diatur dalam Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga
Bantuan  di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada pasal 5 dijelaskan
 tentang Hak dan Kewajiban  Naban. Naban memiliki  hak antara lain,
menerima upah sebesar Rp. 586 ribu ,  mendapatkan seragam dinas beserta
kelengkapannya, dan mendapatkan cuti tahunanan, cuti berasalin, cuti sakit
atas persetujuan kepala SKPD. Untuk penggajian para Naban dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kota Yogyakarta.

Sedangkan kewajiban Naban yang harus dipenuhi antara lain, menaati jam
kerja, peraturan berlaku, melaksanakan perintah atasan, dan menaati
perjanjian kerja yang telah disepakati.  Naban yang tidak menaati
peraturan dan  melakukan tindakan pelanggaran hukum yang bertentangan
dengan peraturan perundangan yang berlaku akn dikenakan sanksi berupa
pemutusan hubungan kerja dengan didahului peringatan lisan , dan tertulis
sesuai aturan.

Tenaga bantuan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan penegasan untuk
tidak akan menuntut untuk dingkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil juga
diatur di dalam pasal 7 Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2008.

Para Naban ini akan dikontrak selama 1 tahun dan setelah itu dapat
mengajukan untuk memperpanjang masa kontraknya. Dengan catatan masih ada
formasi dan  menemdapatkan penilaian baik dari SKPD diman naban bekerja.
(@mix)