Departemen Sosial Republik Indoensia, melalui Kepala Biro Perencanaan
Depsos RI, Makmum Mulyana,  Didampingi PT Pos Indonessia dan Badan Pusat
Statistik (BPS) melakukan sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai
(BLT). Sosialisasi yang dilangsungkan di Ruang Utama Bawah Kompleks
Balaikota  ini dihadiri Wakil Walikota H. Haryadi Suyuti, Sekretaris
Daerah Kota Yogyakarta, Drs. H. Rapingun,  para Camat, dan Instansi
terkait di lingkungan Pemkot Yogyakarta.
Wakil Walikota Yogyakarta, H. Haryadi Suyuti menyampaikan tiga butir
kesimpulan meliputi pertama  Pemerintah Kota Yogyakarta siap  mendukung
program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diluncurkan Pemerintah
Pusat. Kedua,  mengingat  waktu yang ditentukan sangat mepet (singkat)
diperlukan adanya kesepakatan waktu dan kesepakatan data  yang bisa
dijadikan acuan. Dan ketiga,  Pemerintah Kota Yogyakarta siap dengan
catatan   adanya  pemerintah dalam hal ini sebagai penangunjawab kegiatan
dan   ada unit pengaduan  masyarakat beserta mekanisme teknisnya.
Ditambahkan Wakil Walikota, unit pengaduan ini bukan hanya  teknis
pelaksanaanya saja tetapi lengkap dengan  mekanisme teknisnya.  “Hal ini
sebagai katup pengaman apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di
masyarakat. Artinya  bahwa ada kemungkinan terjadi  data yang tidak pas
dan seterusnya.  Ini sampai ke titik mana. Jadi kita tidak menyerahkan
persoalan ini ke tingkat wilayah maupun masyarakat  tetapi juga ada suatu
mekanisme tertentu,”ungkap Wakil Walikota.
Pemkot Yogyakarta akan menunggu Juknis  lebih lanjut terhadap apa yang
telah disampaikan  khusunya kaitannya dengan UPM (Unit Pengaduan
Masyarakat ) sebagai suatu standar operating prosedure dari pelaksanaan
bantuan langsung tunai ini. (@mix)