Untuk memudahkan pengelolaan tempat layanan kesehatan, 18 puskesmas di Kota Yogyakarta telah diubah statusnya menjadi Pola Pengelolaan Keungan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan perubahan status BLUD di 18 puskesmas tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya sejak tahun 2014. 

"Memang bertahap, tahun 2012 penetapan BLUD baru di empat Pukesmas, lalu tahun 2013 tambah empat lagi, dan pada tahun 2014 seluruh puskesmas di Kota Yogya sudah menjadi BLUD," katanya saat menjadi narasumber pada acara Seminar Lokakarya Nasional tentang penguatan perencanaan dan pelaksanaan upaya kesehatan pasca pandemi Covid-19, di Hotel Sahid Raya, Rabu (3/11/2021).

Heroe menjelaskan untuk mendapatkan status BLUD Pemkot Yogya telah melakukan sejumlah proses yang cukup panjang.

"Dengan memakan waktu lebih dari satu tahun untuk melengkapi seluruh dokumen dan administrasi, akhirnya kami lolos semua," ujarnya

Heroe mengukapkan perubahan status tersebut memang tidak mudah, namun dengan berubah status menjadi BLUD, pengelolaan keuangan di puskesmas menjadi semakin luwes dan fleksibel. 

"Jika puskesmas ingin membeli sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan kesehatan, puskesmas bisa langsung membelinya tanpa harus menunggu dianggarkan Dinas Kesehatan. Puskesmas juga bisa menambah sendiri tenaga teknis non-PNS sesuai sepsifikasi dan kebutuhan," bebernya. 

Selain itu dengan BLUD ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas sesuai kebutuhan masyarakat. 

"Dengan menjadi BLUD layanan kesehatan di tingkat puskesmas lebih meningkat. Sebab, sejatinya puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan," katanya. 

Pihaknya berharap puskesmas di Kota Yogya dapat terus menyelenggarakan upaya kesehatan bagi masyarakat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, 

"Hal itu juga untuk mendekatkan masyarakat pada layanan kesehatan yang lebih lengkap di puskesmas," bebernya. (Han)