Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kemantren Mergangsan menyelenggarakan Sosialisasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 (untuk perencanaan tahun 2023) pada Senin (15/11) di Pendopo Kemantren Mergangsan, Yogyakarta. Narasumber dalam Sosialisasi tersebut Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Triyono Hari Kuncoro, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Tri Retnani dan dihadiri oleh Ketua LPMK, Ketua Rukun Kampung dan pemangku kepentingan se Kemantren Mergangsan.

Dalam arahannya Heroe menyampaikan bahwa tahun anggaran 2023 kondisinya berbeda dengan tahun 2022 dikarenakan pada saat itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Walikota dan Wakil Walikota periode 2017 – 2022 sudah berakhir. Sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Renstra baru akan disusun dan ditetapkan setelah ada penetapan Kepala Daerah hasil Pemilukada 2024.

“Kekosongan tersebut perlu diantisipasi melalui penyusunan rencana pembangunan peralihan dalam sebuah master plan yang diusulkan oleh kampung melalui Kelurahan dan Kemantren,” kata Heroe

Heroe juga menjelaskan bahwa saat ini masih menunggu peraturan pendukung dari pusat agar apa yang dkerjakan memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya. Namun apabila tidak ada peraturan baru maka dapat dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta tahun 2022 tapi dengan pengurangan anggaran sebesar 30 persen. 

“Bila yang terjadi seperti itu dan ada pemangkasan APBD sebesar 30% hendaknya yang dipangkas bukanlah program strategis yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar wilayah,” jelas Heroe

“Guna menghindari hal itu maka perlu adanya rencana pembangunan peralihan dalam bentuk master plan yang disusun kampung sesuai dengan konsep yang akan dijalankan berupa pembangunan berbasis kampung yang mensinergikan potensi kampung satu dengan lainnya, kemudian digandengkan menjadi sebuah kekuatan baru yang unggul dan memiliki daya saing serta layak untuk digendong dan difasilitasi sebagai program unggulan yang mensejahterakan warganya,” imbuh Heroe

Sementara Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Triyono Hari Kuncoro menjelaskan bahwa RPJMD Kota Yogyakarta yang berakhir tahun 2022 akan dilanjutkan dengan RPJMD antara yang didalamnya berisi usulan pembangunan kampung di Kota Yogyakarta.

“Saat ini kami sedang menunggu regulasi baru dari Pemerintah Pusat dan sedang menyiapkan alternatif RPJMD yang disusun berbasis kampung hingga adanya RPJMD yang disusun oleh Kepala Daerah hasil Pemilukada 2024,” tutur Triyono.

Selanjutnya Triyono berharap agar dalam Musrenbang betul-betul dapat mencerminkan rencana strategis pembangunan kampung yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta.

Mantri Pamong Praja Mergangsan Pargiyat menyampaikan bahwa saat ini tengah disusun rencana strategis pembangunan kampung di tiga kelurahan di wilayah Kemantren Mergangsan.

“Pengurus kampung beserta LPMK di Keparakan, Brontokusuman dan Wirogunan telah menyiapkan usulan program yg terintegrasi antar kampung antar kelurahan dalam bentuk master plan dengan jangka waktu pelaksanan 5 tahun ke depan,” papar Pargiyat

Dalam kesempatan tersebut Pargiyat juga mengapresiasi kerja keras Ketua Kampung dan Ketua LPMK dalam penyusunan master plan dan mengingatkan agar waspada dikarenakan saat ini curah hujan intensitasnya semakin tinggi sementara ada warga yang tinggal di sekitar kawasabn sungai yang rawan terjadi longsor danm banjir. (ant)