Salah satu elemen penting dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima adalah sumber daya manusia. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta menggelar Workshop Pelayanan Prima, Senin (13/12) di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta. 

Workshop dibuka oleh Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dengan menghadirkan Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Maryustion Tonang dan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Gatot Guno Sembodo.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengungkapkan, bentuk pelayanan prima mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk siap melakukan perubahan-perubahan fundamental yang mencakup tata kerja dan budaya organisasi.  

“ Saya berharap, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran peserta dalam mengembalikan kualitas diri untuk melayani publik dengan adil, responsif, inklusif, akuntabel, transparan, serta mampu memahami kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Guna meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan peran sesuai bidang tugas yang diemban, kedepannya aparat dapat meningkatkan kualitas diri yang menyangkut keahlian, memahami hakikat dan tanggung jawab profesi, serta senantiasa berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan  / customer oriented.
Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Maryustion Tonang mengatakan, adanya kegiatan ini diharapkan mampu melayani masyarakat lebih baik lagi kedepannya.

“ Program transmigrasi mampu berjalan dengan baik. Semoga dengan kegiatan hari ini dapat lebih menguasai bidang kerja dan dapat melayani masyarakat lebih baik lagi dari sikap dan perilaku dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan,” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Gatot Guno Sembodo mengungkapkan, didalam suatu kualitas pelayanan prima, bentuk promosi, aspirasi, responsif sangatlah penting.
“ Kota Yogyakarta ini menjadi percontohan bagi kota lainnya. Sehingga kita semua harus memberikan yang terbaik pada kinerja kita. Kita harus bisa melayani secara responsive, terkait sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga segala sesuatu keluhan di masyarakat tertampung,” ungkapnya.

Dengan demikian, semua akan optimis terhadap citra aparat pemerintah yang tanggap dalam menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat. “ Salah satu bentuk pelayanan prima tidak bisa terwujud jika memiliki kekurangan koordinasi. Ini sangatlah penting koordinasi antara dinas satu dan yang lain. Sehingga menjadi standar pelayanan yang berkualitas,” ujarnya. (Hes)