Pembangunan Infrastruktur Diharapkan Jadi Pengungkit Ekonomi Warga

 

Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yakni adanya penyelesaian atau solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat yang diselesaikan, menyelesaikan program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan melanjutkan program di kelurahan. Hal itu disampaikan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi dalam Musrenbang Kemantren Umbulharjo pada Rabu (9/2) di Pendopo Kemantren Umbulharjo, Yogyakarta.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD DIY, Mantri Pamong Praja Umbulharjom perwakilan Organisasi perangkat Daerah, Lurah dan LPMK se-kemantren Umbulharjo dan tokoh masyarakat yang hadir secara daring maupun luring.

Heroe menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur hendaknya mampu membuka akses sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya dengan demikian keberadaan infrastruktur akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi tersebut dan mampu menjadi wahana interaksi sosial masyarakatnya.

“Pembangunan embung Giwangan juga merupakan upaya Pemkot membuka wilayah selatan agar mampu menjadi alternatif pariwisata yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya,” kata Heroe

Selanjutnya disampaikan bahwa masyarakat sekitar Embung Giwangan hendaknya juga turut mempersiapkan diri dengan berbagai kreasi dan inovasi yang mampu menjadikan embung Giwangan menjadi hidup dan dapat menghidupi warga di sekitarnya.

“Warga bisa menyiapkan seni budaya yang akan menghiasi embung, juga bisa menyiapkan kuliner atau cindera mata yang itu bisa disiapkan melalui Musrenbang semacam ini,” papar Heroe.

Selain masalah embung juga dibahas tentang masalah air menggenang, ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah menengah di Umbulharjo, saluran irigasi dan kenaikan kasus Covid-19 di Umbulharjo

Mantri Pamong Praja Umbulharjo Rajwan Taufiq menanggapi hal tersebut menyampaikan bahwa untuk mengatasi genangan air di kampung-kampung bisa dipetakan dan diusulkan dalam usulan Musrenbang ini, sedangkan masalah saluran irigasi yang muncul yang diakibatkan oleh bangunan maupun pemanfaatan air irigasi untuk budidaya ikan sudah kami komunikasikan dengan para pihak guna dicari kesepakatannya.

“Kemantren telah mengumpulkan KTB dan Tagana untuk bersama mempersiapkan diri bila terjadi lonjakan kasus guna dicarikan antisipasinya baik berupa edukasi ke masyarakat, penyemprotan lingkungan maupun membantu warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah,” jelas Rajwan.

Rajwan juga menjelaskan bahwa program-program strategis yang dirancang di kampung-kampung hingga kelurahan akan menjadi prioritas dilaksanakan di tahun 2023. (ant)