Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kemantren merupakan media yang tepat untuk duduk bersama memusyawarahkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh kemantren dan disengkuyung oleh kelurahan yang lain dalam satu visi dan kebersamaan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi dalam Musrenbang Kemantren Kotagede pada Sabtu (12/2) di Pendopo Kemantren Kotagede. 

Turut hadir anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Daerah Pemilihan 5, Polsek, Koramil, Lurah, LPMK dan tokoh masyarakat se-kemantren Kotagede. 

Wakil Walikota juga menyampaikan bahwa saat ini dengan keterbatasan anggaran yang ada dikarenakan masih dalam kondisi pandemi oleh karena itu kita harus memilah dan memilih program pembangunan dengan memprioritaskan yang mampu memulihkan ekonomi dan menumbuhkan perekonomian.

“Pemkot mendorong tumbuh kembangnya UMKM di kampung-kampung agar perekonomian di grassroot bisa menjadi garda depan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan kampung produktif,” kata Heroe.

Selanjutnya Heroe juga menyampaikan bahwa Pemkot membuat kebijakan untuk tamu yang akan melakukan studi banding atau kunjungan kerja harus menginap di hotel yang ada di kota Yogyakarta dan kita minta untuk wisata ke kampung-kampung.

Selain itu Wakil Walikota juga berpesan agar masyarakat disiplin dalam penerapan protokol kesehatan mengingat saat ini kenaikan kasus Covid-19 sedang tinggi dan menyarankan agar para lansia untuk sementara tidak bepergian dan lakukan prokes bila berinteraksi dengan orang lain serta rutin periksa kesehatan bila memiliki kormobit.

Mantri Pamong Praja Kotagede Komaru Ma’arif menyampaikan bahwa prioritas pembangunan di Kemantren Kotagede adalah pengembangan pariwisata yang mampu mengungkit ekonomi warga.

“Kami akan melakukan pengembangan spot-spot wisata pinggiran sungai yang di Prenggan dan Rejowinangun serta mempertahankan bangunan dan arsitektur khas Mataram sebagai brand destinasi wisata di Purbayan,” jelas Komaru.

Komaru juga menyampaikan bahwa sebagian program kegiatan pembangunan yang tidak bisa dianggarkan oleh kemantren akan diajukan ke Organisasi Perangkat Daerah/OPD dan akan diusulkan melalui Pokok-pokok Pikiran/Pokir DPRD.

“Kami akan melakukan lobi-lobi ke OPD terkait dengan program kegiatan apa saja yang bisa dilaksanakan oleh OPD, sedangkan yang melalui Pokir akan dikawal oleh anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Dapil 5 yang hadir dalam Musrenbang saat ini,” jelas Komaru

Hal senada juga disampaikan oleh Indaruwanto Eko Cahyono, M. Ali Fahmi, Susanto Dwi Antoro dan Nurcahyo Nugroho yang menyampaikan dukungan dalam mengakomodasi program kegiatan pembangunan melalui Pokir DPRD. (ant)