Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Pemkot Gelar Bimtek SPIP

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berupaya untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan, baik dari segi keuangan maupun dari realisasi fisik hasil pekerjaannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kota Yogya menggelar bimbingan teknis (bimtek) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi. 

Kepala BKPSDM, Dedi Budiono mengatakan pelaksanaan bimtek tersebut merupakan bentuk tindak lanjut terhadap peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021. 

"Dalam peraturan tersebut mengamanatkan bahwa masing-masing Perangkat Daerah untuk melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi setiap tahunnya," katanya di Hotel Royal Dharmo, Senin (21/3/2022).

Selain itu, lanjutnya, acara tersebut juga sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 32 Tahun 2018, tentang Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah.

Pihaknya membeberkan bahwa nilai baseline yang diperoleh pada tahun 2021 menjadi 3,20. Dibandingkan dengan pada tahun 2016 angka baseline adalah di angka 3,33. 

"Penurunan nilai menunjukkan bahwa kita masih sangat perlu memberikan perhatian penuh pada penilaian maturitas SPIP tersebut, apalagi bimtek ini dilaksanakan terakhir pada tahun 2016," ujarnya. 

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan bimtek tersebut merupakan wujud upaya berkelanjutan untuk menanamkan pengetahuan, pengetahuan, pemahaman, serta implementasi kebijakan.  

Wawali berpesan kepada tiap kepala OPD agar memahami kebijakan SPIP terintegrasi, sehingga mampu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan internal untuk mewujudkan keberhasilan tujuan organisasi terkait tujuan SPIP terintegrasi. 

"Kita harus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan akselerasi pengawasan untuk meningkatkan kualitas kinerja," ungkapnya. 

Wawali berharap dengan adanya bimtek tersebut membawa manfaat demi menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. "Sehingga benar-benar bermanfaat bagi pembangunan Kota Yogyakarta," harapnya. (Han)