Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi beserta mitra kerjanya dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial  di mata masyarakat bagaikan malaikat yang dituntut untuk senantiasa hadir memberikan pertolongan ketika masyarakat membutuhkannya. Bahkan kalau perlu sudah hadir sebelum masyarakat membutuhkannya.

Hal tersebut  menuntut agar segera melakukan perubahan secara fundamental dalam pelayanan publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, responsif, inklusif, akuntabel dan transparan.

Oleh karena itu sebagai lembaga pelayanan publik agar selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan performa kinerja yang Tanggap, Tanggon serta Tuwuh

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi dalam Workshop Pelayanan Prim dengan tema Membangun Performa Kinerja Yang Tanggap Tanggon Tuwuh yang diselenggarakan Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada Kamis (12/5) di ruang Yudhistira Kompleks Balaikota Yogyakarta.

Heroe juga menandaskan bahwa Undang-undang Dasar telah mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara sehingga jangan ada aturan yang justru mempersulit pelaksanaan amanat tersebut.

“Dalam membuat aturan pelaksanaan maupun SOP hendaknya mudah diakses dan mudah dimengerti oleh semua pihak. Jangan membuat aturan yang justru mempersulit dan membelenggu dalam memberikan layanan sebagaimana peran dan fungsinya,” papar Heroe.

Kepala Seksi Perdata dan Tata usahaan Negara Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta Sugeng Riyadi menuturkan bahwa kejaksaan Negeri memberikan pendampimgan terkait dengan aturan hukum yang ada berupa rambu-rambu agar para pihak mengerti batasannya dan atruran yang berlaku.

“Pendampingan ini bersifat umum dan tidak bersifat teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan serta diharapkan mampu mencegah atau mengurangi jumlah pelanggaran yang bisa menjadi pidana,” jelas Sugeng.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang yang hadir dalam sambutannya menuturkan bahwa workshop ini merupakan silaturahmi sekaligus upaya meningkatkan wawasan mitra kerja  dalam upaya peningkatan layanan masyarakat.

Dalam diskusi dipandu oleh Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Sutini Sri Lestari  dan Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta Solihul Hadi yang diikuti oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga kesejahteraan Sosial Kemantren (TKSK) berlangsung seru dengan dialog dan pernyataan hangat tentang peraturan dan realita di lapangan

Salah satunya adalah Kasmat dari PSM yang menyampaikan masih adanya warga yang minta untuk dimiskinkan dan dimasukkan dalam daftar penerima bantuan sosial pemerintah. Sikap mental seperti inilah yang perlu untuk mendapat perhatian dan dibenahi agar upaya pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran dan optimal hasilnya.

Di penghujung dialog Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi berpesan agar bantuan sosial yang diberikan tidak menjadikan warga menjadi tergantung pada bantuan namun bagaimana bisa menjadikan bantuan sebagai pijakan kemandirian dan lepas dari kemiskinan. (ant)