Pemerintah Kota Yogyakarta mengajak tokoh masyarakat seperti ketua kampung untuk memberikan edukasi politik santun. Termasuk untuk mengantisipasi potensi gesekan masyarakat karena politik. Tokoh masyarakat dianggap memiliki posisi sentral yang bisa menjadi panutan dan rujukan masalah.

Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi mengatakan menghadapi Pemilu serentak tahun 2024, harus menyiapkan diri melalui pemahaman demokrasi bagi setiap warga negara Indonesia. Salah satunya melalui tokoh masyarakat yang memegang peranan sentral dalam pembangunan kesadaran dan transformasi kondisi sosial.

“Tokoh-tokoh masyarakat kami pandang sebagai ujung tombak dalam memberikan edukasi tentang pendidikan politik. Bagaimana bersama-sama pemkot dan bapak-ibu untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat tentang pendidikan politik,” kata Sumadi saat kegiatan pendidikan politik bagi tokoh masyarakat di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (6/7/2022)

Menurutnya tokoh masyarakat seperti RT, RW, Rukun Kampung, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  memiliki peran yang sangat vital. Terutama ketika ada masalah, tokoh masyarakat akan menjadi rujukan penyelesai masalah, karena dianggap memiliki kapasitas. Oleh sebab itu perlu memberikan wawasan dan pengetahuan kepada tokoh masyarakat  lewat pendidikan politik.

Sumadi berharap melalui pendidikan politik itu bisa memaksimalkan peran tokoh masyarakat dalam mengantisipasi dan meminimalisir masalah terkait politik. Misalnya gesekan antar kelompok masyarakat karena perbedaan politik, sikap tidak peduli terhadap politik yang ekstrim dan me-nabukan politik karena ketakutan terjadi keributan.

“Kami sangat berharap peran bapak ibu (tokoh masyarakat) untuk bisa mengantisipasi dan meminimalisir itu. Kami menitipkan pesan agar senantiasa menjaga Kota Yogya dari berbagai potensi ancaman perpecahan akibat perbedaan pilihan politik,” ucapnya.

Sedangkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta, Budi Santosa menyampaikan kegiatan pendidikan politik bagi ketua kampung adalah bagian dari pendidikan politik untuk tokoh masyarakat. Itu karena ketua kampung dinilainya memiliki posisi cukup strategis lantaran ditokohkan dan strukturnya ada dalam peraturan walikota.

“Harapan kami lewat pendidikan politik, tokoh kampung bisa menjadi semacam prototype untuk berpolitik secara santun. Ketua kampung diharapkan juga bisa menjadi mediator. Harapan kami politik di Yogyakarta bisa dilakukan secara santun dan kondusif,” terang Budi.

Salah satu peserta, Ketua Kampung Tegalgendu, Prenggan, Kotagede Iswantoro berpendapat kegiatan itu istimewa karena menjelang Pemilu 2024. Sebagai tokoh masyarakat dirinya merasa harus bersikap netral. “Mau tidak mau kami harus netral. Harus bisa mengayomi kepada semua warga yang pilihannya berbeda,” imbuh Iswantoro.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto selaku narasumber menyatakan dalam pengawasan Pemilu membutuhkan bantuan partisipasi masyarakat. Dicontohkan tokoh masyarakat bisa menjadi saksi dan tokoh netral yang bisa membuat kondusif Kota Yogyakarta. “Untuk kerawanan salah satunya terkait  pemasangan alat peraga kampanye yang saling berebut tempat dan saling berebut titik, itu jadi masalah,” tandas Agus.(Tri)