Umbulharjo – Menjadi admin media sosial pemerintah harus bisa membangun citra baik Pemerintah Kota Yogyakarta dan membentuk opini publik dengan propaganda-propaganda cantik yang positif. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya pada acara Bimbingan Teknis Pengelola Media Sosial Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta di ruang Yudistira Balaikota, Rabu (20/7).

Pada sambutannya, Aman Yuriadijaya menyampaikan pemerintah dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial. Sebagai admin, harus bisa memahami karakteristik pasar agar dapat memberikan tayangan-tayangan yang layak dan sesuai kebutuhan, sehingga pesan yang ingin disampaikan mudah diterima oleh masyarakat.

“Sudah menjadi kewajiban, kita saling mensupport bersama-sama mengembangkan Government Publik Relations yang positif. Selain itu, sebagai admin harus benar-benar memahami algoritma media sosial, agar pesan yang disampaikan berada di momentum yang tepat,” ujar Aman.

Hal senada juga disampaikan oleh praktisi media sosial dan penulis lepas Iqbal Aji Daryono bahwa dengan memahami algoritma media sosial dapat menambah jumlah kunjungan dari publik. Akun media sosial idealnya menayangkan konten-konten secara rutin dengan ritme rancak dengan isi informasi tidak harus selalu sesuatu yang penting ataupun berita besar, hal ini bertujuan agar publik melihat bahwa akun tersebut aktif.

“Dalam bermedia sosial kita harus bisa menjalin interaksi yang interaktif kepada publik misalnya dalam postingan kita menggunakan sapaan khusus, menyisipkan pertanyaan-pertanyaan ringan dan apabila ada yang berkomentar menanyakan sesuatu kita wajib menjawab karena jika diabaikan maka interaksi yang interaktif tidak akan tercipta serta bisa  mengurangi kepercayaan publik terhadap media kita,” jelasnya.

Selain pesan yang disampaikan, hal penting lainnya adalah visual. Menampilkan visual yang tidak hanya sekedar bagus namun juga gambar yang hidup mewakili pesan yang ingin disampaikan. Sehingga publik dapat memahami pesan dengan mudah dan senang melihat tayangan tersebut. “Untuk menarik publik, boleh menggunakan clickbait asalkan tidak menipu. Di luar sana banyak media yang menggunakan clickbait namun isi berita tidak sesuai dan kadang tidak ada hubungan, hal-hal seperti itu tidak perlu ditiru,” imbuh Iqbal

Iqbal menjelaskan sebagai creator yang mengelola media sosial pemerintah harus bisa mengikuti arus keinginan publik namun tidak boleh terseret karena yang menjadi tantangan utama bermedia di lingkup pemerintah adalah mengenai kesetaraan, anti-formal dan hirarki.

“Kita bisa menjadi buzzer untuk masing-masing instansi dengan memanfaatkan momentum yang sedang terjadi. Kejadian-kejadian yang sedang hits dapat disisipkan pesan-pesan tertentu salah satunya peran dari pemerintah. Dengan begitu konten tayangan dapat membentuk opini bahkan menjadi solusi permasalahan publik,” tambahnya. (Chi)