Umbulharjo - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta selenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) Capaian Kinerja Pembangunan Kota Yogyakarta Triwulan I dan II pada Kamis (28/7) di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta.

Dalam laporannya Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono mengungkapkan bahwa tujuan dilaksanakannya FGD ini adalah untuk mengevaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kota Yogyakarta pada Triwulan I dan II, yang meliputi capaian Indikator Kinerja Utama, kinerja fisik dan keuangan OPD, realisasi pelaksanaan APBD, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), realisasi kegiatan bersumber dari Dana Keistimewaan, Bantuan Keuangan Khusus Pemda DIY dan Dana Alokasi Khusus, progres penanganan Covid-19 serta penanganan kemiskinan.

“FGD ini bukan sekadar kegiatan normatif yang rutin dilakukan, tapi juga merupakan forum untuk komunikasi dan koordinasi lintas sektor supaya capaian pembangunan Kota Yogya bisa lebih baik dan maksimal. Hasil evaluasi ini nanti akan digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja Triwulan III dan IV pada tahun berjalan serta penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya,” paparnya.

Hingga tengah tahun 2022, realisasi capaian fisik OPD Pemerintah Kota Yogyakarta mencapai 82 persen yang masuk kategori Sangat Tinggi. Sementara itu capaian realisasi Pengadaan Barang Jasa (PBJ) di Triwulan II sudah menyentuh angka 67,95 persen dari target dan termasuk tertinggi di DIY. Kemudian realisasi penanganan kemiskinan hingga Triwulan II sebesar 7,69 dari target angka kemisinan tahun 2022 yaitu 7,10.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan tahun 2022 adalah penutup dari perjalanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Maka dari itu dari hasil capaian kinerja hingga Triwulan II bisa menjadi gambaran dan landasan dalam menyusun RPJMD Transisional 2023-2026.

“Hasil capaian kinerja hingga tengah tahun ini merupakan peta situasi yang menjadi dasar jembatan dalam penyusunan RPJMD Transisional 2023-2026. Secara prinsip, gambaran tentang perjalanan sepanjang 2022 ini sudah sesuai dengan harapan dari capaian indikator pembangunan yang ada. Tinggal beberapa catatan yang harus dievaluasi supaya akhir tahun nanti hasilnya lebih baik,” jelasnya.

Sementara itu Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta Fitri Paulina Andriani menyampaikan perkembangan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Yogyakarta di tahun 2021 sebesar 81,63 dan masuk kategori memuaskan. Target di tahun 2022 nilai akuntabilitasnya bisa naik seiring dengan perkembangan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah minimal pada kategori sangat baik.

Penjabat (Pj) Walikota Sumadi menuturkan harapan pada capaian kinerja pembangunan Kota Yogyakarta di akhir tahun 2022 hasilnya masksimal dan bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Termasuk juga pada perkembangan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP yang saat ini sudah mencapai predikat memuaskan nilainya bisa naik.

“Berkaitan dengan capaian yang sudah diraih, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah laporkan sebaik kinerja kita. Sesuai dengan prinsip manajemen modern yaitu buat perencanaan yang mantap, pelaksanaan yang tepat, pengawasan yang ketat, dan sistem pelaporan yang cepat,” tambahnya.

Pada kegiatan FGD Capaian Kinerja Pembangunan Kota Yogyakarta Triwulan I dan II juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada OPD dengan nilai SAKIP tertinggi yaitu Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Kota Yogyakarta. Kemudian OPD pemenang Reformasi Birokrasi yaitu Bagian Organisasi, Bappeda dan Inspektorat Kota Yogyakarta.

Selain itu juga dilakukan pemberian penghargaan kepada pemenang Anugerah Inovasi Perangkat Daerah (AIPD) pada kategori OPD terinovatif adalah Bagian Perekonomian dan Kerjasama, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan Bagian Administrasi Pembangunan. Kategori inovasi terbaik eselon III jatuh kepada Bagian Perekonomian dan Kerjasama dengan inovasi Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja sama Daerah, serta kategori inovasi terbaik eselon II jatuh kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melalui inovasi Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU). (Jul)