Gedong Tengen - SIMONA kepanjangan dari Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan yang merupakan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan monitoring pelaksaaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di pemerintah daerah, termasuk di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya pada kegiatan Workshop Kelembagaan Review SIMONA di Hotel Royal Darmo Jumat (19/8) menyampaikan, SIMONA merupakan hal penting yang harus diperhatikan dengan betul, secara khusus pegawai sub bagian umum dan kepegawaian di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab hal tersebut menyangkut banyak hal bagi setiap pegawai pada semua formasi jabatan.

“SIMONA ini ujungnya memang penerapan TPP bagi setiap pegawai, tapi hal yang juga penting dan menjadi bagian dari proses tersebut juga menyangkut instrumen formasi. Di mana dari formasi itu bisa menjadi peta situasi untuk analisa jabatan, beban kerja, dan kebutuhan belanja pegwai,” jelasnya.

Aman Yuriadijaya juga mengatakan analisis jabatan pada dasarnya berkontribusi efektif untuk menilai kebutuhan pegawai. Proses analisis jabatan juga menjadi landasan untuk mendesain dan mengembangkan kebijakan untuk memenuhi sasaran dan tujuan organisasi. Selain itu juga terkait dengan kebijakan belanja pegawai di setiap pemerintah daerah maksimal 30 persen dari total anggaran daerah. Maka dari itu data yang dimasukkan ke SIMONA ini benar-benar harus rinci dan jelas.

“Beban kerja pada setiap jabatan itu pertimbangannya pada efisiensi sumber daya manusia. Dari formasi ini bisa menjabarkan beban kerja dan ujungnya adalah berapa kebutuhan belanja pegawai yang disesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah. Ini bagian dari penguatan internal yang harus dilakukan dengan optimal supaya Pemkot Yogyakarta semakin baik kinerja dan layanannya,” tambahnya.

Kemudian di samping itu Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Patricia Heny Dian Anitasari berharap dengan adanya kegiatan workshop tersebut pegawai sub bagian umum dan kepegawaian dapat melakukan pengisian data di SIMONA dengan lengkap dan tepat.

“Harapannya kita semua bisa menuntaskan pengisian analisis jabatan dan beban kerja dengan tepat. Kemudian seluruh OPD sudah entri dengan lengkap, karena ini menyangkut kesejahteraan pegawai yaitu pada TPP,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Pelaksana Tugas Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi Tata Laksana Kemendagri Ediy Rofik, dalam pemaparannya menyampaikan pelaksanaan entri data pada aplikasi SIMONA sudah dimulai sejak tahun 2020.

“Aplikasi SIMONA senantiasa berkembang sehingga perlu pemahaman yang rinci dan detail dalam pelaksanaannya. Tentu kita semua berharap tidak terjadi kesalahan input, di mana idealnya kesalahan itu tsudah bisa kita mitigasi, sudah bisa kita perhitungkan sebelum diajukan. Sebab ketika belum terverifikasi akan menghambat pada pemberian TPP,” paparnya. (Jul)