UMBULHARJO- Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta siap memberikan pelayanan terpadu dan semakin lengkap usai diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Abdullah Azwar Anas pada Kamis (6/10/2022). Kehadiran MPP itu adalah bukti komitmen Pemkot Yogyakarta dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

”Kehadiran Mal Pelayanan Publik kiranya merupakan perwujudan komitmen Pemkot Yogyakarta dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” kata Penjabat Walikota Yogyakarta, Sumadi, saat peresmian Mal Pelayanan Publik yang berada di kompleks Balai Kota Yogyakarta.

Sumadi menyebut pada saat soft launching pada bulan Juni tahun 2021, MPP awalnya hanya mempunyai 19 unit anjungan layanan. Kini MPP Kota Yogyakarta telah berkembang menjadi sebanyak 25 unit anjungan layanan. Jenis layanan di MPP lebih beragam yaitu melayani 64 izin, 110 non izin, 6 jenis layanan komersial dan 37 jenis layanan dari lembaga vertikal.

”Pelayanan pada MPP merupakan one stop services atau satu tempat tujuan yang menyediakan berbagai layanan. Masyarakat tak perlu melakukan mobilitas banyak untuk dapat menikmati berbagai layanan tetapi cukup pergi ke satu tempat saja sudah bisa memperoleh bermacam-ragam layanan terintegrasi,” terangnya.

Pihaknya menegaskan, keberadaan MPP adalah upaya Pemkot Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan integrasi pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman. Dalam pelayanan di MPP Kota Yogyakarta masyarakat dapat memilih sistem pelayanan yang dikehendaki baik secara offline maupun secara online.

”Prinsip Mal Pelayanan Publik sendiri adalah keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, kenyamanan, serta aksesibilitas,” ujar Sumadi.

Beberapa sistem pelayanan yang dapat dipilih masyarakat di MPP Kota Yogyakarta di antaranya Anjungan Cetak Mandiri (ACM) untuk mencetak berbagai dokumen perizinan. Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), pelayanan Sendiri (NANDIRI) atau self-service, satu atap terintegrasi, layanan drive thru, satu atap terintegrasi dan  lewat aplikasi secara online.

MPP Kota Yogyakarta juga dilengkapi dengan ruang Laktasi, fasilitas difabel berupa loket khusus difabel, tempat bermain anak, pojok baca, display produk UMKM, ruang pelayanan mandiri, ruang konsultasi, informasi dan pengaduan serta juga tempat akad nikah. Selain itu MPP Kota Yogyakarta menciptakan beberapa inovasi di antaranya Arsip Digital, berupa pengelolaan arsip secara digital untuk semua arsip fisik  dilengkapi sistem suara sesuai barcode untuk menunjukkan lokasi arsip tersimpan.

”Sejak 2018, pelayanan publik secara digital juga sudah kami laksanakan melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Dengan kata lain dapat dikatakan juga sebagai MPP Virtual atau layanan Pemkot Yogyakarta virtual,” tambahnya.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan sesuai perintah Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi harus berdampak dan dirasakan masyarakat. Salah satu reformasi birokrasi yang bisa dirasakan rakyat ujungnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik itu salah satunya adalah lewat MPP.

”Ini (MPP Yogya) yang ke-70 di Indonesia. Saya kira bagus ini yang ada di Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan ini menambah kepuasan rakyat. Berbagai inovasi yang baru tadi soal dokumen. Ini belum saya temukan di tempat lain. Bagaimana mencari dokumen fisik tapi dipadukan dengan teknologi,” papar Azwar Anas usai meninjau MPP Kota Yogyakarta.

Pihaknya menargetkan semua daerah mempunyai integrasi layanan, seperti MPP karena integrasi layanan adalah hal mutlak ke depan. Untuk itu semua daerah didorong untuk membuat semacam MPP sembari menuju MPP digital. Dalam peresmian MPP Kota Yogyakarta juga dihadiri Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Diah Natalisa.

“Selamat kepada Kota Yogyakarta. Besok ulang tahun ke 266 ini (MPP) memberikan kado yang terindah untuk masyarakat. Karena yang merasakan hasil layanan kita adalah masyarakat,” ucap Diah.(Tri)