Tingkatkan Kapasitas ASN untuk Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan
UMBULHARJO- Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait program penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pelatihan itu BKPSDM Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta.
Pelatihan peningkatan kapasitas ASN Pemkot Yogyakarta itu dilaksanakan di Kantor BBPPKS Jl.Veteran No 8 Yogyakarta pada 7-11 November 2022. Hadir dalam pembukaan pelatihan Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta Dedi Budiono, Kepala BBPPKS Regional III Yogyakarta, Eva Rahmi Kasim, dan ketua panitia Pristi Yudawati.
“Dengan peningkatan kapasitas SDM ASN dalam pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta dapat mendongkrak kualitas kebijakan, program kreatif, inovatif, dan bersentuhan langsung dengan penanganan masalah kemiskinan. Termasuk kualitas sumber daya manusia yang akan menangani program itu sendiri,” terang Dedi saat pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas ASN terkait penanggulangan kemiskinan, Senin (7/11/2022).
Kegiatan pelatihan itu seiring dengan penetapan 9 pemerintah daerah dalam proyek percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 888/2022 tentang proyek percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah.
Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi salah satu pemerintah daerah yang menjadi lokus pilot project reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan. Instansi daerah yang telah ditetapkan sebagai percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan mempunyai tugas di antaranya, menyiapkan data dan informasi pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, mendorong keterlibatan serta membangun kolaborasi berbagai pihak.
Adapun peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 50 orang dengan rincian untuk masing-masing angkatan sebanyak 25 orang. Para peserta pelatihan dari instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Sedangkan fasilitator pelatihan dari Kementerian PAN-RB yaitu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Pengawasan, BBPPKS Yogyakarta Kementerian Sosial, Departemen Manajemen Kebijakan Publik UGM dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DIY-Sebermas DIY. Selain itu dari OPD terkait yakni Dinas Sosial DIY, Badan Pusat Statistik DIY, Dinas Kominfo DIY, Pemkab Banyuwangi (Pengelola SPBE), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dan Widyaiswara BBPPKS Yogyakarta.(Tri)