MERGANGSAN- Gerakan zero sampah anorganik yang digagas Pemerintah Kota Yogyakarta mulai berlaku Januari 2023. Pada tahap awal pemberlakuan gerakan itu lebih diperkuat pada perubahan perilaku masyarakat untuk mengelola sampah seperti memilah sampah anorganik dan organik. Pemkot Yogyakarta akan terus memantau perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah tersebut,

“Jadi zero sampah anorganik yang lebih kita kuatkan di awal itu, soal perubahan perilaku sosial masyarakat,” kata Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, ditemui usai meninjau UPT Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta, Selasa (3/1/2023).

Pihaknya menyatakan Pemkot Yogyakarta sedang memantau perubahan perilaku sosial masyarakat terkait adanya gerakan zero sampah anorganik. Terutama pada basis sumber sampah. Pemantauan dilakukan oleh satuan tugas di masing-masing kelurahan yang melibatkan Satpol PP, Babinsa dan Babinkamtibmas. Satgas itu mengadopsi seperti satgas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mikro.

“Kita sedang memonitor perubahan perilaku sosial masyarakat di basis sumber sampah itu sudah terjadi belum,” imbuhnya.

Di samping itu memantau perkembangan kondisi di depo maupun tempat pembuangan sementara (TPS) milik Pemkot Yogyakarta. Aman menyampaikan  pemantauan perkembangan di depo dan TPS itu untuk melihat signifikansi dari proses perubahan perilaku masyarakat dengan adanya gerakan zero sampah anorganik.

“Cuma di depo itu butuh waktu kurang lebih satu minggu. Jadi kami belum bisa menyampaikan informasi lebih detail karena masih terkontaminasi dengan sampah libur akhir tahun. Minggu depan baru bisa kita baca gejala awalnya,” ucap Aman.

Namun demikian menurutnya secara sepintas kondisi depo-depo biasanya tahun-tahun kemarin ada lonjakan ekstrim sampah akhir tahun, pada tahun ini relatif landai. Hal itu dinilainya sebagai salah satu gejala bahwa ada perubahan di sumber sampah. Tapi untuk memastikannya akan dilihat minggu depan.

Diakuinya gerakan zero sampah anorganik tidak bisa mengubah perilaku masyarakat secara langsung, sehingga pada 3 bulan pertama menjadi masa proses pembiasaan masyarakat mengelola sampah anorganik. “Ini tidak bisa seketika berubah. Kita masih beri waktu kurang lebih tiga bulan,” imbuh Aman yang juga Ketua Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto mengatakan dari pantauan DLH, rata-rata ada penurunan sampah pada TPS/Depo Pemkot Yogyakarta. Tapi untuk kepastian volume harus menunggu setelah tidak ada sampah sisa libur tahun baru. Mengingat pada Senin(2/1/2023) masih tercampur sisa sampah tahun baru dan beberapa TPS sudah terangkut. Tapi ada sebagian TPS yang belum selesai sehingga diproses pada hari berikutnya.

“Rata-rata ada penurunan. Pantauan saya di TPS dekat Kantor DLH biasanya sore hari dua truk sampah penuh, tapi kemarin belum penuh. Ketika 13 TPS/Depo Pemkot Yogyakarta dijaga petugas, signifikansinya lumayan. Terutama warga dari luar kota yang biasanya membuang sampah di kota, saat dijaga petugas ditanyakan dari warga mana, tidak jadi membuang sampah,” tambah Sugeng saat dikonfirmasi Wartajogjakota, pada Rabu (4/1/2023)

Pihaknya menegaskan pada tahap awal belum sampai melihat capaian pengurangan volume sampah tapi menekankan perubahan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu edukasi ke masyarakat terkait gerakan zero sampah anorganik terus dilakukan. Misalnya petugas penjaga TPS/depo mengingatkan agar sampah dipilah dan hanya sampah anorganik yang boleh dibawa ke TPS/depo. Termasuk keterlibatan wilayah di kelurahan untuk mengingatkan agar sampah dipilah sebelum dibawa ke penggerobak.(Tri)