Umbulharjo - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Usaha Peningkatan Kesehatan Masyarakat/Community Development Bethesda, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (UPKM/CD Bethesda YAKKUM) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS periode 2023-2025, Rabu (23/1) di Ruang Bima Balaikota Yogyakarta.

Program ini merupakan kelanjutan program serupa yang telah dilaksanakan oleh UPKM/CD Bethesda YAKKUM pada periode 2019-2022. Diharapkan dengan kerja sama yang dibangun dapat berkontribusi terhadap pencegahan terpadu infeksi baru HIV serta mensupport peningkatan kualitas kesehatan dan hidup orang dengan HIV (ODHIV) dan orang yang hidup dengan ODHIV (OHIDHA) di Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan program ini sudah berlangsung sejak bulan JuIi 2022 hingga di bulan Juni 2025. Untuk sasaran nantinya akan menggandeng 16 Kelompok  Warga Peduli AIDS (WPA) di desa atau kelurahan, lima Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) , siswa SMA, Mahasiswa, ibu rumah tangga serta pekerja seks di wilayah intervensi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani mengatakan, saat ini Kota Yogyakarta menyediakan pemeriksaan HIV dan AIDS di beberapa fasilitas kesehatan seperti di Puskesmas Gedongtengen, Puskesmas Tegalrejo, Puskesmas Mantrijeron, Puskesmas Umbulharjo 1, Puskesmas Pakualaman,  Puskesmas Mergangsan, RS Bethesda, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RS Panti Rapih, RSUD Kota Yogyakarta, RS Pratama, dan RS DKT Dr.Soetarto.

Diharapkan ketersediaan tempat pemeriksaan HIV dan AIDS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar pencegahan penyakit dapat tertangani dengan baik. "HIV dan AIDS masih menjadi tantangan tersendiri di Indonesia, terutama untuk mencapai Three Zeros di tahun 2030 yaitu eliminasi infeksi baru HIV, eliminasi kematian karena AIDS, serta eliminasi diskriminasi terhadap ODHIV," jelasnya.

Untuk target wilayah, program yang akan dilakukan selama tiga tahun kedepan, Pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng delapan kelurahan yang akan menjadi Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta yakni di Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Kricak, Kelurahan Bener, Kelurahan Suryodiningratan dan Kelurahan Gedongkiwo.

Emma menambahkan, secara Nasional, sejak 1 April 1987 sampai dengan Juni 2022, jumlah kasus HIV dan AIDS mencapai 519.158 kasus dengan faktor risiko tertinggi pada heteroseksual atau hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yaitu sebanyak 28,1% dari total keseluruhan kasus.
 
Untuk kasus di DIY dari tahun 1993 sampai dengan bulan Juni 2022, penderita HIV sejumlah 6.214 kasus dan AIDS sejumlah 1966 kasus. Berdasarkan faktor resiko,  distribusi kasus HIV tertinggi ditemukan pada kelompok heteroseksual sebesar 53%.
 
Sedangkan di Kota Yogyakarta dari tahun 2004 hingga bulan September 2022, jumlah total kasus HIV adalah 1.492 kasus dan kasus AIDS adalah 309. Sementara untuk jumlah kasus baru untuk HIV tahun 2022 adalah 71 kasus dan AIDS lima kasus.

Sementara itu, Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi mengucapkan terimakasih kepada UPKM/CD Bethesda YAKKUM atas kerjasama dalam Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS periode 2023-2025. Ia berharap, program akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi warga Kota Yogyakarta.

"Terimakasih kepada UPKM/CD Bethesda YAKKUM yang berkenan bermitra kembali kepada kami dari tahun 2019-2022 dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Semoga tiga tahun ke depan Indonesia dapat menghadapi Three Zeros terhadap HIV, terutama di Kota Yogyakarta," ungkapnya.

Sumadi mengatakan, pencegahan ini merupakan tugas bersama tidak hanya pemerintah tetapi semua tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Kasus yang dilaporkan ini tidak menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya di masyarakat karena epidemi HIV dan AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es (iceberg phenomenon). Artinya banyak kasus yang belum terungkap karena masih tingginya stigma di masyarakat terhadap orang yang terinfeksi HIV,” ujar Sumadi. 

Oleh sebab itu, pemerintah mengupayakan melakukan intervensi seperti kepada pasangan ODHIV, pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), ibu hamil, pasien hepatitis dan pelanggan seks. Harapannya, pencegahan HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta dapat tertangani dengan tepat, cepat dan nyaman.

Selanjutnya, Direktur UPKM/CD Bethesda YAKKUM Wahyu Priyo Saptono mengatakan,  program ini diharapkan mendapatkan support tidak hanya dari pemerintah saja tetapi warga sekitar yang dimana masih ada sanak saudara atau tetangga terdekat menderita HIV dan AIDS untuk segera melaporkan ke fasilitas kesehatan agar tertangani dengan baik. 

"Semoga di tiga tahun berjalannya program ini, Pemerintah Kota Yogyakarta mencapai target Three Zero HIV dan harapannya dapat terwujud di tahun 2030," jelasnya. (Hes)