UMBULHARJO- Pemerintah Kota Yogyakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta Sumadi akan memprioritaskan penanganan beberapa persoalan pada tahun 2023. Prioritas pada penanganan inflasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan pengangguran.

Ketiga hal itu diprioritaskan karena menjadi catatan dalam evaluasi kinerja pejabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sumadi dan jajaran Pemkot Yogyakarta mengikuti evaluasi kinerja penjabat kepala daerah yang digelar Kemendagri secara daring pada Selasa (31/1/2023). Persoalan inflasi, P3DN dan pengangguran akan menjadi evaluasi Pemkot Yogyakarta.

“Itu menjadi bagian evaluasi kita. Itu menjadi prioritas di 2023 untuk bisa ditekan terus,” kata Sumadi ditemui usai mengikuti evaluasi kinerja penjabat kepala daerah secara daring di Ruang Yudhistira Balai Kota Yogyakarta.

Dalam evaluasi kinerja penjabat kepala daerah, Kemendagri memaparkan hasil evaluasi pada beberapa indikator seperti realisasi APBD, inflasi, tingkat kemiskinan, stunting, realisasi P3DN dan pengangguran. Untuk Kota Yogyakarta pada APBD tahun 2022 realisasi pendapatan 104,28 persen di atas rata-rata pendapatan nasional 97,03 persen dan realisasi belanja 89,12 persen di atas rata-rata belanja nasional 87,63 persen. Untuk inflasi per Desember 2022 pada angka 6,49 persen di atas inflasi nasional 5,51 persen.

“Terutama inflasi. Inflasi kenapa tinggi karena yang menjadi tempat survei itu adalah di kota di tiga pasar yaitu Demangan, Beringharjo dan Kranggan. Jadi kelihatan tinggi,” tambahnya.

Sedangkan tingkat kemiskinan sebanyak 3.010 jiwa atau 0,67 persen di bawah tingkat rata-rata nasional kab/kota 2,64 persen. Untuk persentase stunting 13,8 persen di bawah rata-rata nasional 21,6 persen. Realisasi P3DN sebanyak 25,71 persen di bawah target nasional 40 persen serta pengangguran 7,18 persen di atas rata-rata nasional 5,86 persen .

“Untuk produk dalam negeri, informasi yang kita dapatkan banyak yang belum bisa diupload, sehingga kita belum bisa semuanya. Selanjutnya pengangguran akan kita coba sisir kembali angka (data) yang belum diolah,” terang Sumadi.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penjabat kepala daerah. Hasil evaluasi kinerja penjabat kepala daerah dari Kemendagri itu diharapkan menjadi pijakan dalam melangkah pada tahun 2023 agar menjadi perhatian. Tito berharap penjabat kepala daerah memiliki kinerja yang lebih baik karena diangkat dari pejabat struktural pemerintah.

“Evaluasi menjadi masukan bagi Kemendagri untuk memperpanjang atau melakukan pergantian. Ini bukan menakuti-nakuti, tapi untuk memotivasi. Yang penting jangan sampai terlibat hukum, terutama korupsi,” tegas Tito.

Pihaknya juga mengingatkan penjabat kepala daerah terkait arahan Presiden RI kepada kepala daerah di antaranya untuk mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem dan angka stunting serta menyelesaikan masalah investasi. Selain itu memaksimalkan keuangan daerah antara lain untuk belanja produk-produk buatan dalam negeri.(Tri)