Gondokusuman - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan FGD dengan tema  Percepatan Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Daerah di lingkungan  Pemerintah Kota Yogyakarta, Rabu (8/3) di Hotel New Saphir Yogyakarta.

Kegiatan ini sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi melalui percepatan P3DN dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (UMKK).

Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Staf Ahli Bidang Administrasi Umum Hari Wahyudi mengatakan, Program P3DN diharapkan dapat meningkatkan industri lokal dari lembaga pemerintah untuk mengantisipasi nihil-nya produk lokal pengganti produk impor. Selain itu juga diperlukan penambahan tenaga kerja dan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat.

"Program P3DN diharapkan dapat memberikan ruang bagi industri daerah maupun nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar lokal maupun di pasar internasional," jelas Hari Wahyudi saat sambutan.

Oleh karenanya dibutuhkan kolaborasi dari seluruh Perangkat Daerah (PD) agar capaian program P3DN dapat memenuhi target. Dimana untuk target tahun 2023 diharapkan terealisasi belanja Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sebanyak 95 persen.

Selain itu, untuk Katalog Elektronik dari capaian Rp 2,3 juta ditargetkan pada tahun 2023 mencapai Rp 5 juta produk tayang, dengan nilai transaksi dari capaian Rp 81,6 triliun naik menjadi Rp 500 triliun.

Pihaknya juga berharap, semua PD dapat mencermati daftar rujukan  PDN beserta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya agar efektivitas belanja produk lokal dapat berjalan lancar dan dapat memanfaatkan e-katalog lokal yang telah disediakan oleh LKPP.

Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta Fitri Paulina Andriani mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja Penjabat Walikota Yogyakarta, dari Kemendagri sampai dengan periode Triwulan II masa jabatan pada tahun 2022, capaian P3DN Kota Yogyakarta baru tercapai sekitar 25% dari komitmen sehingga perlu adanya kesepahaman bersama untuk mendorong peningkatan capaian P3DN ini.

"Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mewajibkan Instansi Pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. Agar pelaksanaan P3DN dapat memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah," ujarnya.

Selanjutnya, Auditor Madya BPKP Perwakilan DIY Agus Widodo beserta pihak terkait melakukan pengawasan percepatan P3DN. Tujuan adanya pengawasan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan P3DN dalam rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan obyek pengawasan 542 Pemerintah Daerah di Indonesia. 

"Semoga dengan adanya pengawasan ini pelaksanaan program P3DN berjalan lancar dan dapat memaksimalkan  hasil produksi dalam negeri," katanya. (Hes)