UMBULHARJO- Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan strategi pengendalian inflasi daerah. Terutama menjelang bulan Ramadan sampai Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya dengan mengadakan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Yogyakarta untuk meningkatkan koordinasi dan strategi pengendalian inflasi daerah 
Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi menyambut baik dan mengapresiasi TPID Kota Yogyakarta yang menginisiasi kegiatan HLM untuk langkah-langkah berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah. Mengingat kondisi inflasi di Yogyakarta yang cenderung naik. Apalagi menghadapi Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Oleh sebab itu harus menyiapkan strategi agar inflasi daerah bisa dikendalikan.
"Menjelang Ramadan itu persoalan-persoalan bahan pokok akan tinggi, maka mari kita coba antisipasi dari awal. Kita harus siapkan strategi yang agar inflasi bisa kita kendalikan dengan baik," kata Sumadi, saat membuka HLM TPID Kota Yogyakarta, di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (8/3/2023). 

Sumadi berharap dalam kegiatan itu bisa menghasilkan langkah-langkah yang dapat dilakukan semua pihak terkait guna mengendalikan inflasi daerah. Di samping itu perlu memperkuat kerja sama lintas sektor sehingga menghasilkan kebijakan program yang tepat sasaran agar inflasi tidak naik. 
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Budiharto Setyawan mengatakan inflasi di Kota Yogyakarta menjadi representasi di DIY. Dia menyebut inflasi di DIY tahun 2022 pada level 6,49 persen year on year (yoy). Pada Februari 2023 DIY mengalami inflasi 0,27 persen month to month (mtm) lebih tinggi dibandingkan Januari 2023 0,17 persen mtm. Secara tahunan inflasi DIY Februari 2023 pada angka 6,28 persen yoy. 
"Jadi ini memang relatif tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat nasional. Ini didorong oleh pola musiman dari komoditas pangan. Kenaikan beras masih menjadi penyebab utama inflasi di Kota Yogyakarta di Bulan Februari karena musim panen baru dimulai Maret," terang Budiharto. 

Dia menyatakan perlu ada pencermatan karena akan memasuki Bulan Ramadan, Idul Fitri dan lanjut libur anak sekolah. Terutama kelompok pangan yang biasanya menjadi penyumbang inflasi di bulan puasa dan Idul Fitri seperti angkutan udara, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah dan tarif kereta api. 
Budi memberikan usulan rekomendasi pengendalian inflasi persiapan Bulan Ramadan dan Idul Fitri secara jangka pendek dengan pemantauan secara periodik stok dan harga komoditas utama, penguatan sharing informasi ketersediaan stok dan harga barang antara kabupaten kota untuk meminimalkan disparitas harga dan stok, operasi pasar, koordinasi dengan pemasok utama, penggunaan uang elektronik dan monitoring kesiapan dan koordinasi dengan penyedia jasa angkutan. 
"Tidak hanya operasi pasar jelang Ramadan dan Idul Fitri, bisa juga adakan pasar murah. Perlu juga ada himbauan ke masyarakat untuk berbelanja secara bijak," paparnya. 

Dia menyampaikan rekomendasi jangka menengah pengendalian inflasi daerah adalah pengembangan urban farming. Untuk rekomendasi jangka panjang yakni mendorong kerja sama antar daerah untuk pemenuhan komoditas utama,  penguatan kelembagaan dan produktivitas pertanian dan pengembangan sistem informasi stok komoditas dan neraca pangan kota kabupaten terintegrasi. Selain itu kembangkan pola business matching dari hulu ke hilir berupa klaster/sentra hingga ke pasar dan penguatan kelembagaan kios Segoro Amarto. 
"Yogya adalah kota konsumsi, maka perlu ditambah realisasi kerja sama antar daerah. Misalnya kerja sama dengan kabupaten di DIY," ujar Budi. 
Sedangkan Manajer Pengadaan Bulog Kanwil DIY, Fanshuri menyebut stok kebutuhan pokok di Bulog DIY saat ini beras 2.053 ton, gula pasir sekitar 87 ton, minyak goreng 127.108 liter, tepung terigu 2 ton dan daging 300 ton. Dia mengutarakan stok beras tersebut bisa sampai tiga bulan ke depan atau Mei. 
"Di bulog ada sistem untuk mengecek realtime. Kalau kurang secara sistem akan dikirim. Jika Yogya kurang akan diambil di wilayah terdekat," tandas Fanshuri.(Tri)