Umbulharjo - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terima kunjungan kerja Pemerintah Kota Palu. Kunjungan dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Palu Reny Arniwaty Lamadjido, dan diterima oleh Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta Sumadi, di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, pada Kamis (9/3).

Kunjungan tersebut disampaikan oleh Reny, dalam rangka studi tiru soal pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Yogyakarta yang meraih predikat A.

“Kami dari Pemkot Palu ingin belajar, bagaimana Pemkot Yogyakarta dapat menjalankan pemerintahan dengan nilai SAKIP yang tinggi, terutama dalam penggunaan aplikasi yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah,” ujarnya.

Selain itu Pemkot Palu juga ingin mengajukan kerja sama, lanjut Reny, terkait pelatihan pemanfaatan aplikasi e-SAKIP, seperti yang sudah dilakukan Pemkot Yogyakarta. Tujuannya agar nilai SAKIP Pemkot Palu dapat meningkat dan menjadi lebih baik lagi.

“Terakhir SAKIP Pemkot Palu mendapatkan predikat B, masih banyak yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian tersebut. Salah satunya kami datang ke sini untuk belajar, dan mengajukan kerja sama dalam penggunaan aplikasi e-SAKIP,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sumadi menyampaikan, pengajuan kerja sama disambut dengan baik, yang nantinya secara teknis akan dibahas dengan OPD terkait. Kemudian menurutnya salah satu kunci keberhasilan SAKIP adalah komitmen bersama, baik antara eksekutif dari jajaran Pemkot Yogyakarta, dengan legislatif DPRD Kota Yogyakarta, serta para pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat.

“Selain komitmen pimpinan tentang bagaimana meraih kinerja terbaik, kita juga harus saling menyemangati rekan-rekan kerja di tiap sektor, agar semuanya berjalan sesuai sistem yang sudah ada mulai dari perencanaan kerja, pengukuran kinerja, evaluasi, pelaporan, dan terus melakukan inovasi,” ungkap Sumadi.

Sudah empat tahun terakhir Pemkot Yogyakarta mendapat predikat A pada penilaian SAKIP, sementara untuk Reformasi Birokrasi nilainya B, terang Sumadi. Untuk itu, dalam meningkatkan SAKIP dan Reformasi Birokrasi juga diperlukan penerapan budaya kerja pemerintahan yang kuat.

“Kami menerapkan budaya kerja SATRIYA dari Pemda DIY dan Ber-AKHLAK dari Kementerian PAN-RB, keduanya menjadi pedoman bersama dalam menjalankan pemerintahan, sesuai prinsip efektivitas dan efisiensi kerja,” terangnya. (Jul)