Danurejan - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terima rapor kinerja triwulan I tahun anggaran 2023. Rapor kinerja triwulan I 2023 Pemkot Yogyakarta diserahkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi, dalam rapat koordinasi pengendalian pembangunan daerah triwulan I tahun anggaran 2023 di Bangsal Pracimosono, Selasa (16/5).

Berdasarkan data dari Pemda DIY deviasi kinerja fisik triwulan I tahun 2023 Pemkot Yogyakarta, menunjukkan adanya deviasi sebesar 2,47 persen dengan target capaian fisik sebesar 26,2 persen, sedangkan realisasinya adalah 23,73 persen.

“Untuk capaian kinerja realisasi fisik Pemkot Yogyakarta sudah sesuai, tapi memang masih ada deviasi, nanti hasil rapor ini akan kami koordinasikan lebih lanjut di tingkat kota, supaya di triwulan selanjutnya target dapat tercapai dengan lebih baik,” kata Sumadi, ditemui usai rapat koordinasi di Kompleks Kepatihan Pemda DIY.

Pihaknya mengakui untuk kinerja fisik Pemkot Yogyakarta triwulan I 2023 masih ada deviasi. Ditargetkan pada triwulan berikutnya kinerja fisik Pemkot Yogyakarta bisa lebih baik, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dalam rapor kinerja yang diterima Pemkot Yogyakarta dijelaskan deviasi kinerja fisik itu karena beberapa hal. Seperti di antaranya penyesuaian dengan kebutuhan di lapangan dan stakeholder lain, penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan, serta penyesuaian anggaran.

Sementara itu Sumadi juga mengatakan, ada 11 program pembangunan yang menjadi prioritas Pemkot Yogyakarta. Sesuai dengan Perwal Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

“Ada 11 program prioritas yang menjadi sasaran pembangunan di tahun 2023, pada bulan Mei ini harapannya dapat terus dikejar, sehingga target bisa direalisasikan sesuai dengan rencana,” tambahnya.

Program prioritas pembangunan tersebut yaitu peningkatan kualitas pendidikan, pariwisata, pertumbuhan ekonomi, penyesuaian pemanfaatan ruang, kualitas lingkungan hidup, keberdayaan masyarakat, kapasitas tata kelola pemerintahan, keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah, derajat kesehatan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan dan gangguan ketentraman dan ketertiban.

Di sisi lain Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan, rapat koordinasi tersebut bertema akuntabilitas, integritas, dan kepatutan publik aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Dengan harapan untun mendorong terwujudnya birokrasi berkelas dunia yang merata di semua tingkatan.

“Birokrasi saat ini harus bergerak cepat, lincah, kompetitif serta lebih berfokus pada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Inilah kenapa birokrasi dan ASN harus responsif, terhadap dinamika global yang terjadi,” ujarnya. (Jul)