Atasi Kemiskinan, Pemkot Kerja Sama Lintas Sektor
Umbulharjo – Salah satu program strategis Kota Yogyakarta adalah pengentasan kemiskinan, tahun 2024 ditargetkan angkanya dapat turun secara signifikan.
Melalui kerja sama berbagai Perangkat Daerah dengan programnya masing-masing. Hal itu dikatakan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo, saat pimpin Apel di kantor Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, pada Senin pagi (21/8).
“Program penanggulangan kemiskinan tidak hanya diampu oleh salah satu Perangkat Daerah, tapi merupakan kerja bersama dan kolaborasi dari banyak organisasi. Didukung dengan pendataan yang tepat, agar pelaksanaan program juga semakin tepat sasaran,” jelasnya.
Berdasarkan data tahun 2022 angka kemiskinan penduduk di Kota Yogyakarta turun sebesar 1,07 persen, di mana angka kemiskinan berada pada 6,62 persen dari 7,69 persen pada tahun 2021.
Dalam menekan angka kemiskinan Pemkot Yogyakarta memiliki program penanganan kemiskinan berbasis wilayah yang dibedakan menjadi lima bidang, yaitu konsumsi atau pengeluaran, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan.
Selain menurunkan angka kemiskinan, Singgih juga menyampaikan soal penanganan stunting. Pemkot Yogyakarta terus berkomitmen untuk terus menekan angka stunting.
“Kota Yogyakarta meraih peringkat terbaik pertama tingkat Provinsi DIY dalam upaya penurunan angka stunting pada tahun 2022. Ini merupakan satu hal baik yang harus terus ditingkatkan, agar Kota Yogyakarta bisa zero stunting, dan ikut mewujudkan generasi Indonesia emas 2045,” ujarnya.
Angka stunting di Kota Yogyakarta tahun 2022 tercatat sebesar 10,8 persen. Sementara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 angka stunting di Kota Yogyakarta turun dari 17,10 persen menjadi 13,8 persen. Angka tersebut berada di bawah prevalensi stunting nasional yang ditargetkan 14 persen pada tahun 2024.
Singgih juga mengajak kepada semua pegawai Pemkot Yogyakarta untuk ikut menggencarkan Gerakan Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja atau Mbah Dirjo di tempat tinggal masing-masing.
"Pegawai Pemkot Yogyakarta harus bisa menjadi contoh pelaksanaan gerakan Mbah Dirjo. Instruksi ini telah tertuang dalam Surat Edaran tertanggal 2 Agustus 2023. Dengan harapan kita semua bisa memilah juga mengolah sampah organik untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Maryustion Tonang mengatakan, program pengentasan kemiskinan terus dilakukan dengan memberikan bantuan sosial juga pelatihan dan pemberdayaan.
“Baik itu program dari Pemerintah Pusat, DIY dan Pemkot semuanya kami optimalisasikan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Yogyakarta, dengan harapan dari waktu ke waktu angkanya terus semakin menurun dan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta,” ungkapnya. (Jul)