PAKUALAMAN- Pemerintah Kota Yogyakarta konsisten menumbuhkan inovasi di perangkat daerah. Terutama inovasi yang berdampak untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Salah satunya dengan mengadakan ajang Anugerah Inovasi Perangkat Daerah (AIPD) setiap tahun. Total ada 29 perangkat daerah yang masuk final AIPD tahun 2023.

Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian Bappeda Kota Yogyakarta, Danang Yulisaksono menyebut pada tahun 2023 seleksi awal AIPD dengan mengambil 49 perangkat daerah yang masuk finalis Innovative Government Awards. Jumlah itu kemudian diseleksi kembali dan didapatkan 29 perangkat daerah sebagai finalis AIPD 2023.

“Anugerah Inovasi Pemerintah Daerah ini tujuannya yang pertama adalah menumbuhkembangkan inovator sebagai apresiasi. Kemudian meningkatkan kepekaan dari OPD dan Kepala OPD. Karena jurinya dari luar (pemkot) kita mendapatkan masukan dan kritik untuk pengembangan inovasi selanjutnya,” kata Danang ditemui di sela presentasi finalis AIPD 2023 di Hotel Jambuluwuk, Selasa (19/9/2023).

Finalis AIPD 2023 terbagi menjadi 4 kategori yakni OPD terinovatif eselon II, OPD terinovatif eselon III, inovasi terbaik OPD eselon II dan inovasi terbaik OPD eselon III. Setiap kategori akan diambil 3 pemenang. Finalis OPD terinovatif eselon II yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Kesehatan. Untuk finalis kategori OPD terinovatif eselon III meliputi Kemantren Jetis, Mergangsan, Wirobrajan, Mantrijeron, Kraton dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

“Tahapan untuk final ini yang jelas utamanya adalah wawancara. Jadi terdiri dari presentasi dan tanya jawab. Ini termasuk dalam penilaian,” ujarnya.

Sedangkan finalis kategori inovasi terbaik OPD eselon II antara lain Jogja Smart Service atau JSS (Diskominfosan), Saparatu(DPK), Jogja Corpu (BKPSDM), Jogja Solid (Dukcapil) dan Waspada (BPKAD). Untuk finalis kategori inovasi terbaik eselon III antara lain Lapis Keraton (Kemantren Kraton), Dodolan Kampung (Bagian Kesra) dan one stop kavling makam (Kemantren Wirobrajan).

“Yang dinilai itu yang pertama OPD terinovatif. Itu OPD mana saja yang inovatifnya paling banyak. Itu yang dinilai bagaimana kepala OPD mampu menumbuhkembangkan dan mengelola inovasi. Kemudian untuk OPD eselon dua dan tiga sendiri. Kemudian inovasinya sendiri itu dinilai baik dari OPD-nya dan  inovasinya,” jelas Danang.

Menurutnya dari 29 finalis AIPD 2023 yang paling berdampak ke masyarakat adalah dari Diskominfosan dengan JSS. Aplikasi JSS masuk dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kemen PANRB dan masuk nominasi kompetisi layanan publik internasional  United Nation of Public Service Award (UNPSA) 2024.

Dia menilai inovasi JSS itu menjadi salah satu modal Pemkot Yogyakarta sekaligus apresiasi dan inspirasi bagi OPD lain untuk bisa mencapai level yang sama. Namun demikian pihaknya menegaskan tujuan inovasi terutama memberikan dampak pada peningkatan pelayanan ke masyarakat. ”Tentunya untuk meningkatkan pelayanan. Semakin baik inovasi, dampaknya terhadap masyarakat itu semakin baik. Harapannya pelayanan kita menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta, Trihastono menyampaikan Diskominfosan berupaya mengimplementasikan secara paripurna sistem pemerintahan berbasis elektronik dan smart city. Hal itu diwujudkan dalam pengembangan layanan JSS yang merupakan konsep implementasi teknologi semua lini pelayanan Pemkot Yogyakarta. Saat ini ada sekitar 208 menu layanan dalam JSS yang bisa diakses melalui telepon seluler.

“Bagaimana kita mengkonversi pola-pola berpikir memberikan pelayanan dengan konstruksi manual masuk dalam konstruksi dan prinsip-prinsip digital. Jogja Smart Service, balai kota dalam dunia maya,” papar Trihastono saat presentasi Finalis AIPD 2023.

Diskominfosan Kota Yogyakarta juga menyediakan layanan internet wifi publik gratis yang kini mencapai sekitar 1.064 wifi publik gratis di Kota Yogyakarta. Ditambahkan upaya digitalisasi layanan itu diformalkan dalam regulasi peraturan wali kota.(Tri)