Umbulharjo - Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan Rapat Pleno Capaian dan Evaluasi Proker Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2023 di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Rabu (15/11). Pemaparan capaian dan evaluasi dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta Kadri Renggono.

Dalam pemaparannya, Kadri Renggono menyebutkan program kerja TPAKD 2023 Kota Yogyakarta antara lain optimalisasi produk dan layanan keuangan, penguatan infrastruktur, peningkatan literasi keuangan serta asistensi dan pendampingan. Optimalisasi produk dan layanan keuangan, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kegiatan produk kredit, layanan keuangan digital dan produk tabungan pencapaian hingga triwulan III sebagian besar telah memenuhi target kuantitatif. 

Salah satunya kegiatan optimalisasi produk dan layanan keuangan yang telah memenuhi target adalah program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok barang penting di Kios Segoro Amarto dengan metode pembayaran digital QRIS BPD DIY. Selain itu produk tabungan, program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dengan membuka rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dan pemberian ATM BPD DIY untuk menyalurkan dana bantuan sekolah bagi siswa miskin dari keluarga KMS juga telah memenuhi target kuantitatif.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta Kadri Renggono memaparkan capaian TPAKD Kota Yogyakarta Tahun 2023

“Optimalisasi produk dan layanan keuangan terkait penyaluran produk kredit, calon nasabah KUR berkurang karena terkendala aturan Permenko baru yang mengatur bahwa calon debitur KUR sebelumnya belum pernah mengakses kredit produktif dan  kurangnya literasi pelaku usaha kecil sehingga banyak terjebak pinjol,” ujar Kadri.

Program penguatan infrastruktur laku pandai, penambahan agen BPD DIY, agen Mandiri dan BSI Smart agent telah mencapai target kuantitatif pada triwulan III. Sementara penambahan agen BriLink dan BNI46 masih belum bisa terlampaui.

"Untuk program peningkatan literasi keuangan, Pemerintah Kota Yogyakarta memasukkan program memilah sampah menabung emas yang bekerjasama dengan Pegadaian Syariah akan ditindaklanjuti di tahun 2024 dengan memilih lokus Bank Sampah yang prospektif," jelas Kadri.

Pada program asistensi dan pendampingan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif. Antara lain Program Home Business Camp (HBC) yang diikuti 35 UMKM dan program Karang Mitra Usaha (KaMU) diikuti 40 UMKM dengan target 30 UMKM. Selain itu ada kegiatan diseminasi UMKM dengan total peserta 90 UMKM dan Program Fasilitasi Sertifikasi Halal oleh 25 pelaku UMKM kuliner.

"Dalam program asistensi dan pendampingan juga dilakukan pemberian pendampingan, bimbingan, motivasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pada triwulan III, KUBE Jasa PKH telah terdampingi selurunya. Namun, kami melihat anggota KUBE masih perlu dorongan motivasi agar mampu menjadi pelaku usaha mandiri," tambahnya.

Rapat Pleno Capaian dan Evaluasi Proker Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2023 di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Rabu (15/11)

Analis Senior Deputi Direktur Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY Dinavia Tri Riandari dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kota Yogyakarta terkait percepatan akses keuangan di Kota Yogyakarta

“Akses keuangan ini harapannya peningkatan inklusi dari masyarakat dengan tujuan akhir sebenarnya kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar telah tercapai ya dan yang belum ada tercapai karena memang ini masih sampai triwulan III harapannya sampai triwulan IV masih satu setengah bulan lagi bisa tercapai,” terangnya.

Dinavia Tri Riandari menyampaikan arahan dan strategi TPAKD

Program tematik TPAKD Tahun 2024, yaitu akselerasi pemanfaatan produk atau layanan industri keuangan non-bank. Pihaknya memberikan contoh program kerja TPAKD yang selaras tematik tahun 2024 antara lain program asuransi untuk sektor prioritas, program dana pensiun lembaga keuangan bagi pekerja non formal, program pembiayaan dan program tabungan dari Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

“Untuk arah inklusi keuangan tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023. Namun ada penambahan sasaran prioritas yaitu penyandang disabilitas. Program inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas contohnya satu rekening satu disabilitas, business matching UMKM penyandang disabilitas dan penyempurnaan PTO penyandang disabilitas,” tambahnya. (Chi)