Pemkot Yogya Jalin Kerja Sama Jaga Pasokan Pangan dan Kendalikan Inflasi   

BANTUL- Pemerintah Kota Yogyakarta terus meningkatkan kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan pangan dan mengendalikan inflasi daerah. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemkot Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo tentang pengendalian inflasi.

Penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama itu dilakukan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY di Hotel Grand Rohan, Selasa (28/11/2023). Kerja sama Pemkot Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah diwujudkan dalam penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama tentang pengendalian inflasi. Sedangkan dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baru dalam tahap penandatangan kesepakatan bersama tentang kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

“Kita menandatangani dua MoU dan satu kerja sama yang didetailkan. Ini dalam rangka untuk pengendalian inflasi yang ada di Kota Yogyakarta,” kata Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo ditemui usai HLM TPID DIY.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo saat menandatangani kesepakatan bersama antara Pemkot Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo untuk menjaga pasokan pangan dan pengendalian inflasi daerah. 

Singgih menyatakan kerja sama itu dilakukan untuk beberapa pangan dan komoditas yang memiliki kelebihan di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Misalnya beras, telur, bawang merah dan cabai di Kulonprogo. Sedangkan di Bantul memiliki produksi tinggi untuk beras, cabai, bawang merah dan telur. “Kelebihan cadangan pangan bisa diberikan (alokasi) ke Kota Yogyakarta untuk memberikan intervensi baik stok maupun harga agar bisa terkendali dengan baik,” paparnya.

Pemkot Yogyakarta juga sudah menjalin kerja sama dengan Kabupaten Sleman. Selain itu untuk mengendalikan inflasi daerah di akhir tahun Pemkot Yogyakarta melakukan pemantauan harga pangan, cadangan pangan berupa beras, operasi pasar, stabilisasi harga lewat Kios Segoro Amarto sebagai referensi harga dan gerakan pangan murah di kemantren-kemantren. Menghadapi libur akhir tahun Pemkot Yogyakarta akan melakukan pemantauan baik itu ketersediaan stok dan harga. 

Sekda Pemkot Yogyakarta Aman Yuriadijaya menandatangi perjanjian kerja sama tentang pengendalian inflasi antara Pemkot Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. 

“Untuk Bantul sudah perjanjian kerja sama, secara teknis sudah langsung bisa dilakukan untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru karena biasanya banyak wisatawan yang datang. Ini juga bagian dari kita mengantisipasi untuk Natal dan Tahun Baru supaya terkendali (inflasi),” terang Singgih.

Sementara itu Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemkot Yogyakarta akan dilaksanakan secara teknis oleh Kios Segoro Amarto Kota Yogyakarta, Asosiasi Cabai Kabupaten Bantul, Koperasi Tani Ngudi Makmur di Bantul dan Asosiasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Bantul.

Singgih saat menyampaikan stretegi pengendalian inflasi daerah di Kota Yogyakarta dalam forum HLM TPID DIY. 

“Dengan adanya kerja sama dengan Kota Yogyakarta ini masyarakat miskin produsen komoditas (di Bantul) ini akan mendapatkan harga yang baik dan meningkatkan nilai tukar pertanian,” tambah Halim dalam forum HLM TPID DIY.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY inflasi tahun 2023 sampai Oktober di Yogyakarta pada angka 2,44 persen untuk tahun kalender. Sedangkan inflasi secara year on year  di Yogyakarta pada angka 3,44 persen. Angka inflasi itu masih pada posisi yang ideal yaitu 3 plus minus satu persen. Dorongan inflasi antara lain dari kenaikan harga beras, rokok kretek filter dan bawang putih dan rokok putih.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat memberikan arahan terkait pengendalian inflasi daerah di DIY. 

Sedangkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan sebagai perangkat daerah harus memiliki wawasan yang lebih terintegrasi holistik. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten diminta tidak hanya fokus pada inflasi naik atau turun. Tapi harus mencermati lebih dalam unsur-unsur lain yang komprehensif dan harus diperbandingkan. Pihaknya berharap dengan inflasi, petani, buruh dan pekerja  memiliki daya beli yang lebih baik.

“Makanya salah satu harapan saya bagaimana kabupaten kota yang nanti bisa mendapatkan dana keistimewaan itu betul-betul punya program yang baik untuk masyarakat. Lumbung mataram juga harapan saya bisa dikembangkan. Jangan hanya ditanami sayur bayam kangkung yang nilainya  murah. Yang ditanam itu yang punya nilai dan kalau dijual bisa menambah penghasilan masyarakat,” tandas Sultan.(Tri)   

TPID DIY dan TPID Kabupaten Kota  dari perwakilan kepala daerah serta sekda kota dan kabupaten di DIY.