Sleman - Tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta hampir mencapai Rp 700 Miliyar, di mana sekitar 45 persen berasal dari pajak hotel, diikuti pajak bumi bangunan dan restoran yang harapannya bisa menyentuh angka Rp 1 Triliun di tahun 2025.

Hal itu dikatakan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo dalam kegiatan Dialog Bisnis dan Kebijakan Ekonomi DIY Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DIY pada Sabtu (13/1) di Royal Ambarukmo.

Menurutnya Kota Yogyakarta yang luasnya hanya 1 persen dari wilayah DIY memiliki sumber pendapatan utama dari sektor pariwisata. Untuk itu pihaknya terus berupaya untuk mengedepankan peningkatan kualitas amenitas yang telah tersedia, untuk mendorong penguatan pariwisata berkualitas.

"Luas wilayah Kota Yogyakarta yang hanya 32 kilometer persegi ini merupakan kota jasa pariwisata yang saat ini fokusnya adalah meningkatkan kualitas dan pelayanan berbagai fasilitas penunjang, yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata. Termasuk UMKM dan ekonomi kreatif masyarakat sekitar," katanya.

Pihaknya menyampaikan, dengan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen Kota Yogyakarta didorong oleh kolaborasi 5K yaitu Kota, Korporasi, Komunitas, Kampung dan Kampus yang setiap unsurnya bersinergi saling bekerja sama dalam pembangunan daerah.

"Seperti halnya semangat Kadin DIY yaitu kolaborasi dan inklusi, pemerintah bersama unsur 5K tentu harus saling berkolaborasi mendorong pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan," ujarnya.

Ketua Umum Kadin DIY GKR Mangkubumi mengatakan, memasuki tahun 2024 dalam menghadapi produktivitas dan daya saing, dunia usaha dan dunia industri di DIY harus menjadi lebih inklusif dan kolaboratif.

“'Kadin DIY secara aktif dan proaktif terlibat dalam revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, serta memperjuangkan keanggotaan untuk UMKM. Dua hal tersebut sangat bermakna dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang memiliki karakter sosial, menghargai keberagaman dan berkebudayaan," terang Mangkubumi.

Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan saat pandemi Covid-19, perekonomian DIY sempat tumbuh negatif, karena semua aktivitas meliputi ekonomi, pariwisata dan pendidikan mobilitasnya sementara dihentikan. Namun kini, sejalan dengan pemulihan ekonomi, karena kolaborasi berbagai unsur termasuk kontribusi UMKM.

"Kebijakan pembangunan ekonomi DIY saat ini, akan fokus untuk mengembangkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di mana dalam pengembangannya diperlukan kolaborasi berbagai pihak sehingga terwujud ekonomi kerakyatan yang sejahtera," tuturnya. (Jul)