Penanganan Kemiskinan dan Pengelolaan Sampah Prioritas RKPD Yogya 2025   

UMBULHARJO- Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 pada Rabu (7/2/2024). Pembangunan Pemkot Yogyakarta pada tahun 2025 mengusung tema pemantapan pembangunan manusia dengan dukungan layanan publik berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain terkait penanganan kemiskinan dan pengelolaan sampah.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengatakan RKPD 2025 adalah tahun pertama dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2025-2045. Penyusunan RKPD itu bukan berarti menjadi pondasi awal tapi melanjutkan beberapa program yang sudah dilakukan Pemkot Yogyakarta. Namun Singgih mengingatkan dalam menyusun RKPD tidak boleh sama dengan tahun sebelumnya.

“RKPD 2025 jadi bagian dari tahap awal RPJPD. Jangan sampai program hanya copy paste (sama dengan tahun lalu),” kata Singgih saat konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2025 di Balai Kota Yogyakarta.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo saat memberikan arahan terkait RKPD tahun 2025 Kota Yogyakarta.

Dalam menyusun RKPD 2025 salah satunya mengacu pada RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2025-2045. Singgih menjelaskan visi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 adalah terwujudnya Kota Yogyakarta yang unggul, maju dan berkelanjutan. Sedangkan misi RPJPD 2025-2045 yakni mewujudkan Kota Yogyakarta yang unggul melalui transformasi sosial, Kota Yogyakarta yang maju melalui transformasi ekonomi, Kota Yogyakarta yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur dan percepatan pembangunan melalui transformasi tata kelola.

“Ini supaya kita punya bayangan nanti untuk merencanakan di 2025 bahwa visinya mewujudkan Kota Yogyakarta yang unggul, maju dan berkelanjutan.  Misalnya transformasi ekonomi berarti jangan sampai ada kesenjangan kemiskinan, masyarakat sejahtera dan UMKM naik kelas. Program-program harus menyasar itu,” terangnya.

Menurutnya dalam menyusun RKPD ada tiga kata kunci yaitu adaptasi, inovasi dan berkolaborasi. Dicontohkan dalam persampahan harus bergerak dengan pengelolaan sampah secara mandiri karena mulai April ada penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Singgih juga mendorong adanya adaptasi terhadap jalan tol yang akan segera tersambung di wilayah DIY. Hal itu harus diantisipasi dengan tata kelola lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan karena akses ke Kota Yogyakarta akan semakin mudah.

Para perangkata daerah Pemkot Yogyakarta, BUMD dan perwakilan masyarakat terkait mengikuti konsultasi publik RKPD 2025 Kota Yogyakarta. 

“Saya juga mengingatkan untuk tiga prioritas kita yaitu sampah, kemiskinan dan  stunting. Saya mohon ini jadi bagian dari program kita. Walaupun di 2024 direncanakan akan selesai, tapi program itu akan terus menjadi prioritas kita untuk menjaga lingkungan supaya nyaman huni,” ucap Singgih.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono memaparkan tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025 adalah pemantapan pembangunan manusia dengan dukungan layanan publik berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat.  Pemantapan pembangunan manusia dimaknai sebagai upaya pemantapan kualitas kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif.

“Layanan berkualitas dimaknai bahwa layanan publik lengkap dengan segala sarana prasarana untuk masyarakat akan terus ditingkatkan kualitasnya dengan berbagai inovasi dan digitalisasi.Kesejahteraan masyarakat dimaknai bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” jelas Agus.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiatmoko saat menjadi narasumber dalam konsultasi publik RKPD 2025 Kota Yogyakarta. 

Dia menyatakan beberapa prioritas pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025 adalah pemantapan kualitas SDM, kualitas infrastruktur, tata ruang dan lingkungan yang aman dan nyaman, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi untuk pelayanan publik.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiatmoko menyampaikan fiskal daerah Kota Yogyakarta masih tergantung pada sektor pariwisata. Hal itu menjadi tantangan Pemkot Yogyakarta dan perlunya mengintegrasikan kegiatan dinas karena anggaran terbatas. “Pembangunan di kota perlu diintegrasikan mengingat keterbatasan anggaran dan kebutuhan semakin tinggi. Kegiatan dinas dintegrasikan agar besaran anggaran bisa dihemat,” tandas Danang. (Tri)