Gondomanan – Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting Kota Yogyakarta tahun 2022 berada di 13,8 persen, angka tersebut bahkan telah melampaui target nasional sebesar 14 persen.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Susanto mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa program percepatan penurunan stunting di Kota Yogya telah berada di jalur yang tepat.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting mulai dari tingkat kota, kemantren dan kelurahan, serta kinerja dari Tim Pendamping Keluarga sebanyak 165 Tim atau 495 personil yang terdiri dari tiga unsur yaitu Kader KB, Kader PKK dan Bidan,” katanya pada Rabu (7/2) di Ramayana Ballet Purawisata pada kegiatan Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja.

Kemudian Sekretaris DP3AP2KB Kota Yogyakarta Sarmin menambahkan, stunting merupakan permasalahan bersama yang disebabkan oleh banyak faktor. Penanganannya dilakukan dengan intervensi spesifik yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, serta intervensi sensitif yang berhubungan dengan penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi.

“Untuk mengatasi stunting pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus ada keterlibatan lintas sektor yang semuanya bisa saling bersinergi, melakukan upaya percepatan penurunan stunting. Karena sasarannya bukan hanya anak usia bawah dua tahun atau baduta, tapi juga remaja putri, calon pengantin, ibu hamil juga laki-laki yang punya peran penting dalam pemenuhan gizi dan pengasuhan yang setara,” jelasnya.

Sarmin mengatakan, saat ini masih ada tantangan yang dihadapi dalam penanganan stunting. Seperti 29,5 persen anemia pada remaja putri, 21 persen anemia pada ibu hamil, 10 persen Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan 16,18 persen Unmet Need di mana kebutuhan KB yang tidak terpenuhi.

“Seribu Hari Pertama Kelahiran (1000 HPK) menjadi fokus dalam upaya pencegahan stunting, dengan upaya untuk menangani tantangan yang ada adalah dengan memantau konsumsi tablet tambah darah, memantau ibu hamil, memastikan baduta rutin ke posyandu tiap bulan dan mendapat ASI eksklusif dan MPASI yang kaya protein hewani,” tambahnya.

Sementara itu Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan, prevalensi stunting di DIY berada di angka 16,4 persen atau 5 besar terendah di Indonesia. Meski sudah jauh di bawah prevalensi nasional, namun DIY tetap harus menurunkan sebanyak 2 persen lagi, sehingga menyentuh angka target prevalensi stunting nasional yaitu 14 persen.

“Untuk mempercepat penekanan angka stunting harus dilakukan pencegahan dini, yang strateginya bisa disesuaikan dengan karakter budaya di daerah masing-masing. Seperti halnya di Yogyakarta yang merupakan daerah Istimewa, pendekatannya bisa dengan penanganan stunting berbasis budaya,” katanya.

“Pendekatan budaya lokal menjadi penting karena dapat menjadi alternatif dan cara kreatif untuk mengedukasi masyarakat. Memadukan momentum antara budaya dengan kondisi medis merupakan upaya yang bisa ditempuh, seperti misalnya mapati atau peringatan empat bulanan, mitoni tujuh bulanan, maupun tedhak sinten,” ujarnya. (Jul)