Depok - Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya mengendalikan inflasi di Kota Yogyakarta terutama dalam ketersediaan, distribusi dan harga komoditas pangan beras menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Hal tersebut diungkapkan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo saat ditemui setelah acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY Persiapan Pemerintah Menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2024 di Royal Ambarukmo Hotel, Selasa (27/2).

“Untuk Kota Yogyakarta tadi disebutkan komoditas beras mengalami peningkatan harga, kita mitigasi dengan program pasar murah di kemantren-kemantren yang sudah mulai diimplementasi dari pertengahan Februari. Stok yang disediakan pun kita sesuaikan dengan luas wilayah maupun jumlah penduduk setempat,” jelasnya.

Menurutnya kegiatan operasi pasar murah telah sesuai dengan instruksi Pemerintah Daerah DIY sebagai upaya mengendalikan inflasi di Yogyakarta. Antara lain yaitu menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek dan melaksanakan pasar murah atau operasi pasar.

“Saya rasa operasi pasar ini sudah tepat, baik dari sisi lokasi, besaran subsidi, durasi, hingga ke penerima manfaatnya telah dipertimbangkan sesuai wilayah dan jumlah penduduknya. Kita juga mengoptimalkan  Kios  Segoro Amarto yang memiliki peran sebagai penyeimbang ketika terjadi lonjakan, jadi pedagang dan konsumen mendapatkan harga terjangkau. Tentunya kita juga akan menambah stok ketersediaan dan disana kan tidak hanya beras, ada komoditas pangan lainnya telur, tepung dan gula,” kata Singgih.

Senyampang dengan hal tersebut, Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X menyampaikan dalam menghadapi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Pemda DIY dalam menjaga inflasi telah menetapkan sasarannya sebesar 1,5 – 3,5 persen atau 2,5 ± 1 persen.

“Kita wajib memastikan, bahwa setiap keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki akses ke bahan pangan yang cukup dan terjangkau. Selayaknya kata Cicero yaitu Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.  Ini bukan sekadar pernyataan, melainkan sebuah prinsip yang harus menjadi pemandu dalam setiap keputusan dan tindakan,” tuturnya.

Pihaknya mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota bersama-sama membangun komitmen untuk mengendalikan inflasi dan bahwasanya dibalik deretan angka statistik, terdapat kehidupan dan harapan rakyat yang harus dilayani.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Ibrahim mengatakan angka inflasi di DIY pada awal tahun Januari 2024 ini dibuka dengan lebih baik dibanding tahun lalu yakni ranking 24 secara nasional. Menurutnya hal tersebut masih termasuk dalam zona aman serta menunjukkan terjadinya kestabilan harga. Pihaknya juga mengapresiasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memulai upaya pengendalian inflasi dengan melakukan operasi pasar murah di wilayahnya.

“Kalau secara tahunan inflasi kita masih dalam koridor yang ditetapkan pemerintah puast yaitu 3% + 1, tahun 2023 kita mencapai 3,17 meskipun di atas level nasional 2,61 tetapi masih dalam kisaran yang relatif aman. Di tahun 2024 ini memang sudah dibuka lebih baik dari tahun lalu, semoga ini bisa kita pertahankan level 2,6 selama tahun 2024,”  terangnya. (Chi)