UMBULHARJO- Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan upacara peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HKPN) di lapangan Balai Kota Yogyakarta pada Jumat (1/3/2024). Penetapan HKPN untuk memperingati peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peringatan HKPN menjadi mometum untuk bangkit bersatu menuju kedaulatan sejati bagi kemajuan bangsa.
Upacara itu diadakan sesuai dengan Surat Edaran Pemda DIY nomor 400.14.1.1/998 tentang upacara bendera peringatan HKPN tahun 2024. Upacara HKPN diikuti pegawai dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemkot Yogyakarta, Kadri Renggono.
“Tema peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara Tahun 2024 adalah Kedaulatan yang Beradab Penentu Masa Depan Bangsa. Tema ini merefleksikan sebuah ajakan untuk “gumregah” dan “manunggal nyawiji”, menuju ke sebuah tataran, di mana kedaulatan sejati menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa,” kata Kadri saat membacakan amanat Penjabat Wali Kota Yogyakarta.

Dasar dari peringatan HKPN adalah Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Penetapan HPKN itu untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, memperkuat patriotisme, jiwa nasional serta memperkokoh persatuan dan kesatuan.
Pihaknya menegaskan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 didukung oleh segenap komponen bangsa Indonesia, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret itu mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional. Termasuk menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
“Peringatan ini juga menjadi penanda, di mana kedaulatan tidak lagi hanya terbatas pada wilayah fisik atau sejarah. Melainkan sudah harus meresap ke denyut kehidupan masyarakat,” paparnya.

Kadri menyampaikan penegakan kedaulatan negara diharapkan menjadi katalis yang menginspirasi kedaulatan rakyat dalam wujud yang lebih luas. Dicontohkan kedaulatan budaya yakni keragaman budaya bangsa menjadi identitas nasional. Kedaulatan sosial, tempat setiap individu dihargai dan dilindungi. Kedaulatan Ekonomi, kesejahteraan dibangun atas dasar keadilan dan kesetaraan. Kedaulatan politik yaitu menjamin kebebasan berpikir, berbicara, dan berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi.
Dalam kesempatan itu pihaknya juga menekankan, bahwa Pemkot Yogyakarta tiada henti-hentinya mengajak seluruh masyarakat untuk memilah, mengurangi dan mengolah sampah langsung dari sumbernya, dari rumah tangga kita masing-masing. Untuk mendukung desentralisasi pengelolaan sampah, Pemkot Yogyakarta melakukan optimalisasi  Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) Nitikan dan Karangmiri dan akan ditambah dengan TPS Nitikan 2.
“Kota Yogyakarta masih belum selesai dalam memerangi permasalahan sampah. Dengan semangat Gotong-Royong Agawe Majuning Ngayogyakarta, kita bersatu-padu, bahu-membahu, bersama mengatasi permasalahan timbulan sampah di Kota Yogya,” pungkas Kadri. (Tri)