Umbulharjo - Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Jumat (1/3) di Ruang Yudistira Komplek Balai Kota. Kunjungan tersebut bertujuan untuk studi tiru terkait tata kelola keuangan dan reformasi birokrasi di Pemkot Yogyakarta.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Umum Pemkot Yogyakarta Hari Wahyudi mewakili Penjabat Wali Kota untuk menerima kunjungan tersebut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pemkab Kolaka Timur yang ingin melakukan studi tiru juga diskusi mengenai tata kelola keuangan pemerintah dan reformasi birokrasi.

Pihaknya menegaskan Pemkot Yogyakarta berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut juga dibuktikan dengan diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 14 kali.

“Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta ataupun LKPD selama 14 kali berturut-turut dinyatakan mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY. Tentu ini juga menjadi bagian dari komitmen kami bagaimana secara konsisten untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana APBD,” jelasnya.

Begitu juga dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Yogyakarta yang saat ini sudah meraih predikat A, selama empat tahun terakhir.

“Dalam meningkatkan SAKIP diperlukan penerapan budaya kerja pemerintahan yang kuat. Kalau di wilayah DIY kami menerapkan budaya kerja SATRIYA dan Ber-AKHLAK dari Kementerian PAN-RB, keduanya menjadi pedoman bersama dalam menjalankan pemerintahan, sesuai prinsip efektivitas dan efisiensi kerja,” terangnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur Andi Muh Iqbal Tongasa menyatakan, sebagai wilayah pemekaran yang baru 11 tahun menjalankan pemerintahan masih banyak hal yang harus terus ditingkatkan dalam penyelenggarakan pemerintahan yang baik.

“Untuk itu kami memilih Pemkot Yogyakarta sebagai salah satu tempat belajar, karena prestasinya di tingkat provinsi dan nasional yang sudah baik. Utamanya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan berbagai dinamika yang terjadi dan pengelolaan APBD yang akuntabel,” ungkapnya. (Jul)