Pemerintah Kota Yogyakarta dan UNESCO yakni Badan PBB yang bergerak dalam bidang pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan menandatangani MOU tentang pelaksanaan program Promoting Social Inclusion of Persons Living With Disabilities in Indonesia, MOU ditandatangani oleh Walikota Yogyakarta, H Haryadi Suyuti dan Direktur UNESCO Jakarta, Hubert Gizjen dihadapan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Bupati Walikota untuk Kota-Kota Inklusif di Amarta Room, Melia Purosani, Selasa (2/4)

Dalam sambutannya, Walikota Yogyakarta, H Haryadi Suyuti mengatakan, Pemerintah memiliki komitmen terhadap semua penyandang disabilitas dimana kaum difabel mempunyai hak maka pada satu sisi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang berkaitan dengan disabilitas ini.

“Para kaum difabel mempunyai hak untuk mendapatkan askes di setiap sektor maka di satu sisi sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya dengan pembangunan sarana prasarana serta infrastruktur yang berkaitan dengan disabilitas ini, sehingga bisa meningkatkan aksestabilitas termasuk dalam bidang pendidikan” kata Haryadi Suyuti.

Sementara itu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Sebuah kota yang layak huni harus memiliki karakter yang manusiawi,  yang dibangun atas dasar aksestabilitas atau kota yang dapat diakses oleh semua warganya, kekurangan aksestabilitas menyebabkan kaum difabel mengalami kesulitan berinteraksi dan mengalami gangguan  padahal mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga yang normal.

Sultan menambahkan fasilitas dan pelayanan yang baik terhadap penyandang disabilitas perlu terwujud pula di bidang pendidikan. Karena itu, Sultan menyambut baik wacana bahwa Yogyakarta akan menjadi pusat pendidikan inklusi di ASEAN. Pemerintah Kota harus siap menyediakan guru dan
fasilitasnya. Pemerintah kota harus menyediakan akses dan pendidikan bermutu bagi warga negaranya.

Sultan juga menyampaikan berbagai fasilitas publik yang dibangun sudah memberikan akses pada kaum difabel namun belum semuanya,  Misalnya tangga di kampus pendidikan tinggi yang tidak memiliki pegangan, sehingga menyulitkan bagi dosen yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga
menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan menderita.

Direktur UNESCO Jakarta Hubert Gijzen  mengatakan Yogyakarta dipilih untuk peluncuran program baru UNESCO ini karena Kota Yogyakarta telah
berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan bagi para kaum difabel melalui peraturan-peraturan daerah dan program pembangunannya yang sejalan dengan visi pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berkarakater dan inklusif.

Ditambahkan, Tujuan dari pertemuan tingkat tinggi Bupati dan Walikota untuk Kota-kota Inklusif ini adalah untuk mendiskusikan tantangan dan peluang dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas dalam berbagai bidang seperti pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan publik dan politik. (hg)