BKM KOTA KUNKER KE PEMKOT BOGOR

Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se Kota Yogyakarta melaksanakan study banding ke kota Bogor Propinsi Jawa Barat pada 10 — 12 April 2013. Para ketua BKM ini didampingi ketua Forum Komunikasi BKM Kota Yogyakarta Drs. Harsoyo, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta, Dra. Ch.Lucy lrawati dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Drs.Gonggong Haryono,MM.

Ch.Lucy Irawati, saat ditemui dikantomya menyampaikan bahwa KPMP telah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Yogyakarta melaksanakan kunjungan kerja/study banding ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat. Dikatakan, kunjungan kerja para ketua BKM bertujuan memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan baru sehingga dapat meningkatkan kinerja para BKM untuk menangani penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang. "Ya, kami memfasilitasi BKM ini untuk berkunjung dan belajar ke Kota Bogor dalam mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dengan sebuah tujuan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang " ujar Lucy lrawati.

Lucy lrawati menjelaskan lebih lanjut, bahwa dalam studi banding tersebut para ketua BKM sangat berantusias dan merespon baik, karena ini bisa menjadi motivasi untuk menambah wawasan tentang fungsi BKM dalam menangani program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Rombongan BKM peserta diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Pemberdayaan dan SDM Kota Bogor yang didampingi oleh Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman serta Kepala Satuan Kerja (Satker) PNPM-MP Kota Bogor.

Dalam diskusi ini dijelaskan bahwa Kota Bogor mempunyai BKM unggulan yakni BKM Kelurahan Semplak yang telah dua tahun berturut-turut sebagai BKM terbaik di Jawa Barat, Tentu saja penilaian didasarkan pada beberapa indikator dalam pengelolaan PNPM-MP khususnya dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. BKM akn terus komit untuk mengawal Program Nasional dan kebijakan-kebijakan daerah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.(kpmp/byu)