KOTAGEDE - Pemerintah Kota Yogyakarta melanjutkan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus wilayah yakni Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Ketua Kampung serta Ketua RW dan RT. Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan itu adalah bentuk apresiasi dan memberikan semangat kepada para pengurus wilayah yang membantu pemerintah dalam pelaksanaan program kegiatan di masyarakat.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo mengatakan Pemkot Yogyakarta mulai tahun ini memberikan insentif dan melanjutkan perlindungan jaminan ketenagakerjaan bagi Ketua Kampung, RT, RW dan LPMK. Para pengurus wilayah tersebut menjadi bagian tumpuan atau ujung tombak Pemkot Yogyakarta di masyarakat. 
"Ini adalah perhatian pemkot kepada  bapak ibu yang menjadi ujung tombak. Apresiasi atau insentif ini kita maksudkan untuk memberikan semangat dan motivasi dalam membantu kami pemerintah agar pelayanan masyarakat semakin lebih baik," kata Singgih saat menghadiri syawalan halal bihalal dan pelepasan calon jamaah haji Kelurahan Purbayan pada Sabtu (4/5/2024).

Menurutnya dengan pemberian jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan betul-betul bisa memberikan jaminan kepada  Ketua kampung, LPMK, RW dan RT jika terjadi kecelakaan hingga kematian. Dicontohkan sudah ada Ketua RT/RW di Kotabaru yang meninggal dunia dan mendapatkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian pihaknya berharap tidak ada kecelakaan maupun lainnya yang dialami para pengurus wilayah.
"Harapan saya tentu tidak ada  yang menggunakan itu," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu Singgih juga menyampaikan beberapa program Pemkot Yogyakarta salah satunya terkait desentralisasi pengolahan sampah. Singgih menegaskan Pemkot Yogyakarta serius dan betul-betul menuntaskan pengolahan sampah dengan kebijakan desentralisasi sampah mulai Mei. Desentralisasi pengolahan sampah sudah beroperasional di TPST Nitikan dengan kapasitas bisa sampai 70 ton/hari. Sedangkan 2 TSPT lainnya yaitu Kranon dan Karangmiri ditargetkan beroperasional akhir Mei. Produk utama pengolahan sampah itu adalah bahan bakar alternatif RDF dan kompos.

"Sehingga saya nyuwun tulung untuk kita bersama-sama. Karena sampah adalah tanggung jawab kita. Jangan sepenuhnya pada  pemerintah. Karena
Secara persentase 60 persen pemerintah, 40 persen masyarakat. Yang bisa diolah sampah rumah tangga di rumah monggo diolah. Metodenya banyak, " terang Singgih.
Pada kegiatan syawalan itu Singgih atas nama Pemkot Yogyakarta dan pribadi memohon maaf lahir dan batin. Pihaknya juga mengucapkan selamat kepada calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini dan pulang menjadi haji mabrur.
Sementara itu Ketua Panitia Syawalan dan pelepasan haji Kelurahan Purbayan, Miftachul Alfin mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Yogyakarta melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat yang telah memfasilitasi kegiatan syawalan dan pelepasan calon jamaah haji di Kelurahan Purbayan. Diharapkan sinergitas antara masyaraka dengan Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede dan Pemkot Yogyakarta bisa terus berlanjut. Adapun total ada 17 calon jamaah haji di Kelurahan Purbayan yang akan berangkat tahun ini.

"Kegiatan syawalan di Kelurahan Purbayan sudah menjadi tradisi. Hanya saja sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Alhamdulilah, sekarang bisa diadakan kembali," ucap Alfin.(Tri)