Umbulharjo – Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk menekan prevalensi stunting, dengan berfokus pada intervensi spesifik dan sensitif Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kemantren dan Kelurahan serta mengoptimalkan peran 622 Posyandu di Kota Yogyakarta.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Sarmin mengatakan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting Kota Yogya tahun 2022 berada di 13,8 persen, angka tersebut bahkan telah melampaui target nasional sebesar 14 persen.

“Kemudian survei dari Dinas Kesehatan di akhir tahun 2023 prevalensi stunting di Kota Yogya adalah 11,76 persen berdasarkan kedatangan bayi di bawah dua tahun atau baduta ke Posyandu. Namun dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sebesar 16,8 persen, urutan kedua setelah Kabupaten Sleman yaitu 12,4 persen, sementara kabupaten lain di DIY lebih dari 20 persen. Tentu ini menjadi pekerjaan kita bersama, untuk menekan angka stunting supaya turun secara signifikan di tahun 2024,” ujarnya pada Selasa (21/5) di Kompleks Balai Kota.

Pihaknya juga mengatakan mulai 1 Juni mendatang akan dilakukan penimbangan dan pengukuran baduta secara nasional, untuk mengetahui angka secara pasti berapa prevalensi stunting di setiap wilayah. Tidak hanya menyasar bayi di bawah dua tahun, tapi juga ibu hamil, ibu pascapersalinan dan calon pengantin sebagai salah satu upaya pencegahan.

“Ketika diketahui angka secara real, maka bisa dilakukan pemetaan masalah dan upaya penanganan serta preventifnya. Dengan harapan TPPS di setiap wilayah bersama Perangkat Daerah juga stakeholder lain bisa saling melakukan studi baik, tukar informasi metode dan inovasi apa yang dijalankan dan berhasil, sehingga angka prevalensi stunting di Kota Yogya bisa turun signifikan, dan bersama-sama mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sejalan dengan itu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga DP3AP2KB Kota Yogya, Herristanti menyampaikan selama bulan Juni akan dilakukan penimbangan dan pengukuran di 622 Posyandu. Di mana pada rentang tanggal 6 hingga 15 Juni diambil data sampel yang akan disandingkan dengan data dari SKI sebagai padanan angka prevalensi stunting di Kota Yogya.

“Per akhir bulan April capaian D per S atau jumlah baduta yang ditimbang dari sasaran mencakup 84 persen. Tentu ini akan terus dikejar bersama-sama dari TPPS di Kemantren dan Kelurahan, yang harapannya juga bisa melibatkan RT dan RW untuk mitigasi dan teknis administrasinya. Dengan inovasi di wilayah yang sejauh ini sudah bagus, seperti konseling melalui Whatsaap dengan kader, daya serap pemberian makan tambahan atau PMT yang meningkat, optimalisasi lorong sayur, gerakan orang tua asuh, hingga layanan jemput bola,” terangnya.

Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kemantren Wirobrajan Bariati Sri Hidayati mengungkapkan, angka prevalensi stunting di wilayahnya terendah di Kota Yogya yaitu 8,5 persen. Dengan jumlah sasaran 270 baduta, 137 ibu hamil, 137 ibu pascabersalin dan 9 calon pengantin.

“Memang di lapangan masih ditemui kendala, seperti keluarga risiko stunting yang menolak untuk mendapatkan pendampingan pola asuh maupun PMT, karena stigma yang ada di masyarakat. Tentunya kami terus berupaya dengan sinergi dan kolaborasi bersama, untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting, serta melakukan inovasi seperti pembentukan dapur balita di tiap Posyandu,” ungkapnya. (Jul)