UMBULHARJO - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogyakarta terus berupaya menstabilkan harga pangan dan ketersediaan pasokan pangan. Dengan harapan, harga pangan di Kota Yogyakarta terus stabil dan masyarakat tidak panic buying.

Selaras dengan hal tersebut, Selasa (16/7) diselenggarakan High Level Meeting bersama TPID Kota Yogyakarta di ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta.

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama Kota Yogyakarta, Rr. Andarini mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Salah satunya dengan melakukan penjajakan ke daerah-daerah penghasil bahan pangan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD). 

“Pelaksanaan kerja sama tersebut perlu dilakukan perumusan strategi lebih lanjut, sehingga terwujud suatu penguatan kerjasama pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan,”jelas Andarini saat memberikan sambutan.

Diharapkan penguatan pengendalian inflasi dengan berkolaborasi bersama daerah lain, dapat menekan inflasi di Kota Yogyakarta.

Dimana pada tahun 2022 Kota Yogyakarta sempat mengalami inflasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 6,49 persen. Namun pada tahun 2023 inflasi di Kota Yogyakarta mengalami penurunan signifikan menjadi 3,17 persen. 

Untuk mengendalikan inflasi pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah melakukan berbagai kegiatan salah satunya menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada 27.236 keluarga penerima manfaat (KPM)

Tak hanya itu, telah dilaksanakan pasar murah di Kemantren yang sudah berlangsung pada 26 Februari hingga 18 Maret 2024. Selain itu, pemerintah juga meresmikan Kios Segoro Amarto di Pasar Sentul.

Andarini menambahkan, pengendalian inflasi juga dilakukan pada aspek ketersediaan pasokan dengan bekerjasama Kabupaten Sleman khususnya dalam penyediaan pasokan komoditas cabai, Kabupaten Bantul untuk penyediaan pasokan komoditas beras, cabe, dan bawang merah, serta kerjasama dengan Kabupaten Blitar untuk penyediaan pasokan telur ayam ras.

“Kota Yogyakarta bukan sebagai daerah produsen pangan, sehingga isu ketahanan pangan dan jaminan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok menjadi sangat penting bagi Kota Yogyakarta,”imbuhnya.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Perum Bulog tentang penyelenggaraan Kios Segoro Amarto dan pengendalian inflasi daerah melalui warung Mrantasi.

Perjanjian kerjasama selanjutnya antara Pemkot Yogyakarta dengan BPD DIY tentang Pengendalian inflasi daerah melalui Warung Mratasi.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengapresiasi kinerja TPID beserta stakeholder terkait dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Yogyakarta yang sampai saat ini terbilang stabil.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat terlepas dari kerjasama yang solid antara berbagai pihak.

Sugeng Purwanto mengucapkan terima kasih kepada mitra Pemkot Yogyakarta seperti, Bank Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta para pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama mengendalikan inflasi di Kota Yogyakarta.

“Kerjasama antar daerah sangat luar biasa. Sehingga daya beli masyarakat bisa tinggi. Saya berharap, pasokan harus kita jaga dengan baik dan apa yang sudah direncanakan dapat ditindaklanjuti,”ungkapnya. (Hes)