Umbulharjo-Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya terus melakukan upaya untuk mengurangi gelandangan dan pengemis (gepeng) agar mereka tidak meresahkan masyarakat terutama wisatawan.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogya, Wirawan Hario Yudho mengatakan dalam upaya penanganan gepeng, Pemkot Yogya telah melakukan berbagai upaya seperti penertiban dan penanganan baik secara preventif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

"Untuk penertiban rutin dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogya yang berdasar pada Perda DIY nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gepeng," ujarnya saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) penanganan gepeng di eDOTEL, Senin (22/7/2024).

Sedangkan upaya preventif dilakukan dengan memberikan para gepeng tersebut pelatihan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Upaya rehabilitasi seperti bimbingan mental, bimbingan fisik, serta pembinaan berkelanjutan sehingga para gepeng ini memiliki kemampuan untuk hidup secara layak," jelasnya.

Sementara untuk reintegrasi sosial dilakukan dengan pengembalian kepada keluarga sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.

"Ketika ada warga Kota Yogya setelah dari camp asessment Dinas Sosial DIY, maka akan dilakukan pengembalian ke keluarga dan pemberian motivasi agar tidak kembali mengemis atau menggelandang," bebernya.

Pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang maupun bantuan kepada para gepeng karena akan membuat mereka betah hidup di jalan.

“Kami mengimbau masyarakat jangan memberi karena rasa belas kasihan kepada mereka. Salurkan uang atau bantuan ke tempat yang benar seperti di panti, baznas atau lembaga lainnya. Kalau diberikan di jalan hanya akan melestarikan mereka dan merusak citra Kota Yogya sebagai kota wisata dan pendidikan,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Yogya, Renaningtyas mengatakan penanganan gepeng membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari semua pihak.

Menurutnya permasalahan gepeng merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang komprehensif sehingga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak.

"Penanganan gepeng tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkot Yogya, untuk itulah FGD ini digelar dengan tujuan agar penanganannya dapat dilakukan bersama dan berjalan efektif," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, permasalahan gepeng di Kota Yogya dapat ditangani dengan optimal.

Selain unsur pemerintah, FGD ini juga dihadiri oleh tenaga kesejahteraan sosial kemantren (TKSK), petugas sosial masyarakat (PSM), pekerja sosial (Peksos), dan ikatan pekerja sosial masyarakat (IPSM). (Han)