Umbulharjo – Pemerintah Kota Yogyakarta terus berkomitmen untuk melibatkan kelompok masyarakat rentan yaitu perempuan, anak, lansia, disabilitas dan masyarakat miskin dalam pembangunan. Salah satunya melalui program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyampaikan, permasalahan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, termasuk bagi DP3AP2KB yang di dalam ketugasannya menyasar kelompok masyarakat rentan.

“Menurunkan kemiskinan menjadi tugas bersama yang harus kita atasi dengan kerja sama kolegial, mulai dari datanya, kemudian program kegiatan, juga kolaborasi dengan berbagai sektor,” ujarnya saat berikan arahan dalam Apel Pagi di Halaman Kantor DP3AP2KB pada Senin (29/7/2024).

Pihaknya juga mengatakan dalam mempersiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045, harus diperhatikan mengenai asupan makanan bergizi seimbang sebagai upaya pencegahan stunting.

“Kita juga mengenal gerakan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman atau B2SA, untuk meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Terutama bagi ibu dan anak untuk mencegah terjadinya stunting,” katanya.

Sugeng menambahkan, berkaitan dengan upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga harus terus didorong. Termasuk tentang ketahanan keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas.

Sejalan dengan itu Sekretaris DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Sarmin menjelaskan, saat ini Pemkot tengah melakukan survei ketahanan keluarga hingga bulan September mendatang.

“Tujuannya untuk memperoleh gambaran nyata kondisi ketahanan keluarga di Kota Yogyakarta. Di mana nantinya hasil survei akan digunakan untuk menentukan kebijakan perencanaan, pengendalian serta menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” jelasnya.

Pihaknya mengatakan indikator ketahanan keluarga terdiri atas lima komponen, meliputi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis dan sosial budaya. Dengan jumah sasaran kurang lebih sebanyak 18 ribu keluarga pada bulan Juli hingga September 2024. (Jul)