Umbulharjo – Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dalam Entry Meeting yang digelar pada Selasa (17/9/2024) di Ruang Yudistira Balai Kota, dalam rangka Evaluasi Tata Kelola Data Kesejahteraan Sosial dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Yogyakarta.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadjaya menyampaikan, berkaitan dengan Tata Kelola Data Kesejahteraan Sosial di Kota Yogya secara berkala dilakukan update dan integrasi data penerima bantuan sosial. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang juga mengalami proses pemutakhiran data, untuk mengoptimalkan program dan kegiatan agar tepat sasaran.

“Sebagai salah satu komitmen dalam menanggulangi permasalahan sosial, maka pemadanan data penerima bantuan sosial terus dilakukan dengan mengakomodir proses integrasi data dari DTKS, Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE ataupun Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang baru dalam proses implementasi,” ujarnya.

Pihaknya mengatakan pada prinsipnya basis data menjadi satu hal penting yang menjadi dasar dalam menyusun perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Sehingga mulai dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang sudah dipetakan dan diklasifikasikan siapa sasarannya dan apa intervensi program yang dilakukan.

“Kota Yogya sudah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di level Kota yang melibatkan lintas perangkat daerah, kemudian di Kemantren hingga Kelurahan, maka secara bertahap intervensi program bisa dipastikan benar-benar tepat sasaran. Hal ini juga didukung dengan angka kemiskinan di Kota Yogya yang turun dari 6,49 di tahun 2023 menjadi 6,26 di tahun berjalan 2024 ini,” katanya.

Berkaitan dengan SPBE, lanjut Aman, Pemkot Yogya memiliki aplikasi Jogja Smart Service (JSS) yang menyediakan layanan publik terintegrasi bagi masyarakat. Sebagai inovasi untuk merespon kebutuhan masyarakat yang dinamis seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi.

"Pelayanan publik perlu melakukan penyesuaian ke arah yang lebih cepat, tepat, efektif, efisien dan fleksibel. Sebagai bentuk pengembangan inovasi dan mengakselerasi pelayanan publik yang lebih baik, salah satunya melalui aplikasi JSS yang juga menjadi bagian dari implementasi SPBE di Pemkot Yogya,” terangya.

Sementara itu Pengendali Teknis BPKP Perwakilan DIY, Eko Herman Budi Rahardjo memaparkan evaluasi atas capaian dan desain kebijakan data kesejahteraan sosial, meliputi analisis efektivitas ketepatan basis data penerima bantuan yang di dalamnya memuat updating data, integrasi dan pemanfaatan data.

“Melalui analisis tersebut nantinya juga akan diketahui apa saja permasalahan yang menghambat, kemudian bagaimana kesiapan infrastruktur sistem dan sarana prasarana basis data yang ujungnya adalah dimunculkan rekomendasi perbaikan atas program penanggulangan kemiskinan yang tela dilakukan. Dengan harapan dari waktu ke waktu dapat terus menekan angka kemiskinan dan program berjalan tepat sasaran, seperti halnya di Kota Yogya yang dalam dua tahun ini angka kemiskinannya perlahan turun,” paparnya.

Pihaknya juga mengapresiasi atas prestasi Jogja Smart Service yang masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional di tahun 2023. Dengan harapan hal tersebut dapat terus ditingkatkan untuk mendukung SPBE khususnya terkait transformasi dan keterpaduan layanan publik berbasis digital. (Jul)