Umbulharjo – Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi rujukan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sebagai Best Practice dalam Pembiayaan Alternative Pembangunan non APBD. Salah satunya melalui inovasi Gandeng Gendong yang telah berjalan sejak tahun 2018.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengatakan, pada dasarnya Gandeng Gendong merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Keterlibatan unsur 5K yaitu Kota, Kampung, Kampus, Komunitas dan Korporat menjadi satu strategi dalam pembangunan di Kota Yogya. Di mana proses dari hulu ke hilir tidak ada yang terlewat,” katanya pada Rabu (2/10/2024) di Ruang Nakula Balai Kota.

Pihaknya menyampaikan, dengan luas wilayah yang terbatas Kota Yogya dituntut untuk menjadi kota yang kreatif dengan sumber daya yang dimiliki. Terutama sumber daya manusianya yang harus terus kreatif dan inovatif.

“Kota Yogya memang wilayahnya tidak luas, hanya 32,8 kilometer persegi. Namun keterbatasan itu justru menjadikan sumber daya manusianya sangat kreatif, dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta menjadi yang tertinggi secara nasional di angka 88,61,” terangnya.

Sejalan dengan itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya, Agus Tri Haryono menjelaskan, Gandeng Gendong lahir untuk mengakselerasi penanganan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan beragam permasalahan perkotaan lainnya.

“Prinsipnya unsur 5K ini saling menggandeng dan menggendong, di mana yang kuat akan saling menggandeng unsur lainnya yang belum terlalu kuat untuk digendong. Jadi dari sini akan ada siklus yang terus berputar, di dalam proses pembangunan Kota Yogya,” jelasnya.

Agus menyatakan setiap program pembangunan Kota Yogya selalu melibatkan unsur 5K tersebut. Mulai dari proses perencanaan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), pelaksanaan program hingga evaluasinya.

“Setiap tahun dilakukan Musrenbang tematik dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya secara berjenjang dari kelurahan, kemantren dan kota. Dengan melibatkan semua unsur 5K dan afirmasi kepada kelompok rentan yaitu lansia, perempuan, anak dan disabilitas,” ujarnya.

Pihaknya juga menambahkan, berbagai program Gandeng Gendong tidak hanya bersumber dari APBD saja tapi juga peran korporasi melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP). Di mana pada akhir tahun 2023, realisasi program TSLP Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta mencapai sekitar Rp 5,1 miliar.

Sementara itu perwakilan dari APEKSI Heffy Octaviani menyatakan, Pemkot Yogyakarta menjadi contoh ataupun rujukan praktik baik dalam pembiayaan alternatif pembangunan non APBD. Terutama dalam menciptakan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder termasuk korporasi.

“Sebelumnya kami juga telah melakukan kunjungan lapangan atas beberapa hasil dari program Gandeng Gendong. Seperti pemberdayaan masyarakat di Bendung Lepen, peningkatan pendapatan UMKM melalui Nglarisi dan lainnya. Tentu ini menjadi satu rujukan yang luar biasa agar bisa direplikasi pemerintah kota lainnya di Indonesia,” ujarnya. (Jul)