Pakualaman – Kehadiran Mal Pelayanan Publik menjadi satu bukti atas reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang mana pola pelayanan publik menjadi terpadu serta berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Hal itu dikatakan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto dalam Seminar HUT ke-2 Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Selasa (8/10/2024) di 101 Style. Menurutnya dengan adanya MPP dapat mendukung akselerasi integrasi pelayanan yang cepat, mudah, aman, nyaman dan terjangkau.

“Selamat kepada MPP Kota Yogyakarta yang saat ini telah berusia 2 tahun, yang kita harapkan semakin bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta ke depannya semakin banyak mitra yang bergabung. Sehingga layanan makin  beragam, sebagai wujud dari upaya melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

Pihaknya menyatakan MPP berkomitmen menjadi layanan publik one stop service yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Sesuai dengan tema HUT ke-2 MPP Kota Yogyakarta, Satu Lokasi Banyak Lokasi.

“Pada usianya yang kedua ini MPP telah memiliki banyak inovasi, seperti beberapa waktu lalu telah diresmikan Drive-Thru Perpanjangan SIM dan layanan kependudukan yang bisa diakses teman-teman disabilitas. Termasuk yang terbaru adalah ketersediaan layanan dari KUA berupa ruang ijab qobul lengkap dengan dengan penghulunya,” ujarnya.

Sejalan dengan itu Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, Budi Santosa mengatakan saat pada peringatan HUT ke-2 MPP telah dilakukan rangkaian kegiatan mulai dari siniar, kompetisi menghias tenant, lomba konten profile layanan tenant serta seminar penyelenggaraan pelayanan publik ini.

“Seperti tujuan dari MPP itu sendiri yaitu mengintegrasikan berbagai layanan untuk memberikan solusi dan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan yang dibutuhkan. Dengan memberikan layanan prima yang memadahi, sehingga melalui layanan publik yang berkualitas juga akan meningkatkan daya saing daerah,” katanya.

Budi juga menyatakan dengan adanya seminar tersebut diharapkan dapat mendapat berbagai masukan dan kritik yang membangun, sebagai bahan evaluasi dan identifikasi masalah, apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 

Sementara itu akademisi dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Triyastuti Setianingrum menjelaskan, dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam pengawasan dan evaluasi.

“Pemkot Yogyakarta sudah banyak memunculkan inovasi layanan yang luar biasa, tapi yang tidak boleh lupa adalah bagaimana agar menjaga kualitas penyelenggaraan layanan. Sehingga setiap hal harus diperhatikan dengan rinci ketika sedang memberikan pelayanan. Mulai dari penerapan SOP, sikap serta pengetahuan dan kapasitas para personil, serta internalisasi kode etik pelayanan, sehingga masyarakat yang datang bisa merasakan pengalaman yang baik dan mendapatkan solusi atas kebutuhannya,” jelasnya. (Jul)